Berita

Sekretaris DPD PKS Kota Bogor, Dedi Mulyono/RMOLJabar

Politik

Diingatkan Warga Tak Jadi "Kacang Lupa Kulit", Politikus PKS Janji Bangun Silaturahmi Jangka Panjang

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 23:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai, para calon anggota legislatif (caleg) pun terjun ke masyarakat untuk menawarkan janji-janjinya. Namun, ternyata tak sedikit masyarakat yang merasa kecewa karena selalu ditinggal usai sang caleg terpilih menjadi anggota dewan.

Adalah Sekretaris DPD PKS Kota Bogor, Dedi Mulyono, yang terkena getahnya akibat kelakuan para politisi yang saat ini duduk di DPRD Kota Bogor yang dianggap "kacang lupa kulitnya".

Ini diakui Dedi ketika dirinya mengunjungi Kampung Cipinang Gading, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Senin (4/12).


Dedi mengatakan, kunjungannya ke Cipinang Gading ini merupakan bagian rangkaian dari kampanye dirinya sebagai caleg PKS pada Pileg 2024. Namun siapa sangka, saat dirinya memaparkan program kerja ternyata yang diinginkan oleh masyarakat adalah ketika terpilih nanti jangan lupa untuk datang kembali ke masyarakat.

"Tadi saya bertemu langsung dengan masyarakat, dan mereka menyampaikan jika nanti terpilih jangan lupa datang lagi," ujarnya ditemui Kantor Berita RMOLJabar di sela kunjungannya di Rangga Mekar.

Bahkan, lanjut Dedi, keinginan dari masyarakat itu bukan hanya ditemukan di wilayah Rangga Mekar saja. Hampir semua dari 30 titik lokasi yang dikunjunginya menyatakan hal serupa, yaitu kala sudah dicoblos dan kalau sudah terpilih jangan lupa silaturahmi lagi.

"Saya pikir ini suatu yang sangat genuine di masyarakat, kita banyak menemukan politisi hari ini mereka yang sudah terpilih ternyata lupa untuk datang dan mendengar (aspirasi) masyarakat," ucap Dedi.

"Maka dari itu PKS ingin hadir, dan PKS juga berkomitmen untuk membangun silaturahmi jangka panjang," tegasnya.

Dedi menambahkan, di Rangga Mekar ini ada 3 titik yang dikunjungi, yaitu RW 2, 3, dan 4. Saat bertemu dengan masyarakat, dirinya mengingatkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada saat hari pencoblosan 14 Februari 2024.

"PKS berusaha untuk mewujudkan pangan murah, karena kondisi saat ini pangan di mana-mana mahal, sembako mahal, salah satu program PKS yaitu pangan murah. Kita ingin nanti membentuk atau mewujudkan yang namanya gudang pangan murah di semua kelurahan, ini salah satu program prioritas kami di PKS," paparnya.

Kemudian, PKS juga memiliki program kesehatan yang mudah, salah satunya jika masyarakat memiliki tunggakan BPJS maka akan dihapuskan, dan hal tersebut bisa terwujud apabila PKS menang pada Pemilu 2024. Terakhir soal lapangan pekerjaan yang mudah didapatkan oleh masyarakat.

"Mudah-mudahan tiga program ini bisa nyambung dengan harapan masyarakat, agar nanti ke depannya bisa lebih baik lagi dan ada perubahan," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya