Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Pemerintah Minta DPR RI Tidak Sahkan Revisi UU MK

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 16:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membenarkan bahwa pemerintah belum mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan keempat UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemerintah belum menyetujui RUU itu, itu benar," ungkap Mahfud saat jumpa pers di Kantor Menko Polhukam RI, Jakarta, Senin (4/12).

Mahfud juga menyatakan, pemerintah telah berkirim surat kepada DPR RI meminta agar RUU MK tidak disahkan.

"Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan Menkumham, sudah mengirimkan surat ke DPR, tadi sudah diantar, sudah diterima oleh DPR bahwa kita minta agar itu tidak disahkan melalui sidang, supaya diperhatikan usul pemerintah," kata dia.

Mantan Ketua MK ini menguraikan, kenapa pemerintah belum menyetujui RUU tersebut. Secara teknis prosedural, kata Mahfud, belum ada keputusan rapat tingkat satu bahwa pemerintah sudah menandatangani RUU dimaksud bersama seluruh fraksi di DPR RI.

Sehingga, pemerintah mengusulkan kepada DPR agar mempertimbangkan terlebih dahulu peraturan peralihan yang menyangkut masa jabatan dan usia pensiun hakim MK. Ia menyebut pemerintah keberatan dengan peraturan peralihan yang diusulkan dalam revisi UU MK tersebut.

"Waktu itu pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan. Masa jabatan hakim MK 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun, itu kan aturan peralihannya," kata cawapres nomor urut 3 ini.

Dalam hal ini, pemerintah ingin masa jabatan hakim MK dan usia pensiun dikembalikan pada surat keputusan (SK) pengangkatannya yang pertama.

Mahfud juga menyinggung soal tata hukum transisional sebagai landasan aturan peralihan, yang diberlakukan terhadap masa jabatan harus menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan subjek yang bersangkutan.

"Kalau kita ikuti yang diusulkan oleh DPR, itu berarti akan merugikan subjek yang sekarang sedang menjadi hakim, sehingga kita pada waktu itu tidak menyetujui," ujarnya.

Lebih jauh, Mahfud juga menyebut bahwa ia telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai posisi pemerintah terhadap revisi UU MK.

"Saya sudah melapor kepada presiden, masalah perubahan undang-undang MK yang lain-lain sudah selesai, tapi aturan peralihan tentang usia kami belum clear, dan kami akan bertahan agar tidak merugikan hakim yang sudah ada," pungkasnya.

Populer

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Minta Maaf, KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Suara Capres-Cawapres

Jumat, 16 Februari 2024 | 08:47

Real Count Sementara, Ini Suara DPRD Bandar Lampung Dapil 1

Sabtu, 17 Februari 2024 | 11:20

UPDATE

UUD 1945 Berubah, Kualitas Demokrasi Indonesia Alami Penurunan

Senin, 26 Februari 2024 | 15:50

Strategi Airlangga Libatkan Milenial dan Gen Z Antarkan Sukses Golkar 2024

Senin, 26 Februari 2024 | 15:41

Pemerintah Sasar Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,3 - 5,6 Persen pada 2025

Senin, 26 Februari 2024 | 15:40

Jokowi Minta Rencana Kerja Pemerintah Akomodir Program Presiden Terpilih

Senin, 26 Februari 2024 | 15:18

Israel Tolak Perpanjangan Visa Organisasi Kemanusiaan Palestina

Senin, 26 Februari 2024 | 15:10

AHY-Moeldoko Akrab, Muslim: Kudeta Demokrat Sandiwara Belaka?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:08

Akrab dengan Moeldoko, AHY Tak Simpan Dendam

Senin, 26 Februari 2024 | 14:58

Ekosistem Kerja yang Baik di Laut jadi Syarat Utama Ekonomi Biru

Senin, 26 Februari 2024 | 14:57

Penyematan Brevet Kopaska

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Kesepakatan Divestasi Saham Vale Diteken Sore Ini

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Selengkapnya