Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Pemerintah Minta DPR RI Tidak Sahkan Revisi UU MK

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 16:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, membenarkan bahwa pemerintah belum mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan keempat UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemerintah belum menyetujui RUU itu, itu benar," ungkap Mahfud saat jumpa pers di Kantor Menko Polhukam RI, Jakarta, Senin (4/12).

Mahfud juga menyatakan, pemerintah telah berkirim surat kepada DPR RI meminta agar RUU MK tidak disahkan.

"Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan Menkumham, sudah mengirimkan surat ke DPR, tadi sudah diantar, sudah diterima oleh DPR bahwa kita minta agar itu tidak disahkan melalui sidang, supaya diperhatikan usul pemerintah," kata dia.

Mantan Ketua MK ini menguraikan, kenapa pemerintah belum menyetujui RUU tersebut. Secara teknis prosedural, kata Mahfud, belum ada keputusan rapat tingkat satu bahwa pemerintah sudah menandatangani RUU dimaksud bersama seluruh fraksi di DPR RI.

Sehingga, pemerintah mengusulkan kepada DPR agar mempertimbangkan terlebih dahulu peraturan peralihan yang menyangkut masa jabatan dan usia pensiun hakim MK. Ia menyebut pemerintah keberatan dengan peraturan peralihan yang diusulkan dalam revisi UU MK tersebut.

"Waktu itu pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan. Masa jabatan hakim MK 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun, itu kan aturan peralihannya," kata cawapres nomor urut 3 ini.

Dalam hal ini, pemerintah ingin masa jabatan hakim MK dan usia pensiun dikembalikan pada surat keputusan (SK) pengangkatannya yang pertama.

Mahfud juga menyinggung soal tata hukum transisional sebagai landasan aturan peralihan, yang diberlakukan terhadap masa jabatan harus menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan subjek yang bersangkutan.

"Kalau kita ikuti yang diusulkan oleh DPR, itu berarti akan merugikan subjek yang sekarang sedang menjadi hakim, sehingga kita pada waktu itu tidak menyetujui," ujarnya.

Lebih jauh, Mahfud juga menyebut bahwa ia telah melapor kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai posisi pemerintah terhadap revisi UU MK.

"Saya sudah melapor kepada presiden, masalah perubahan undang-undang MK yang lain-lain sudah selesai, tapi aturan peralihan tentang usia kami belum clear, dan kami akan bertahan agar tidak merugikan hakim yang sudah ada," pungkasnya.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Hasan Nasbi: Prabowo Bukan Menyesal, tapi Sedang Beri Arahan

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:57

Penembak Trump Tewas Dibunuh Sniper Dinas Rahasia AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:51

Prestasi Jokowi Dicoreng Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:46

Prabowo Paparkan Tiga Konsep Bernegara di Hadapan Perwira Remaja

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:45

Biden Sebut Pelaku Penembak Trump Sakit Jiwa!

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:24

HGU 190 di IKN Seperti Zaman Penjajahan Belanda

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:11

Telinga Trump Berdarah Usai Ditembak Saat Kampanye

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:03

HGU 190 Tahun di IKN Bisa Picu Konflik Agraria

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:00

Dampak Lingkungan Jadi Pertimbangan Investasi di IKN

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:40

Bahan Pangan Layak Dikonsumsi, Pos Pantau PAS Aman Mendapat Apresiasi

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:16

Selengkapnya