Berita

Calon wakil presidem nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)/Net

Politik

Bahlil Lahadalia Sindir Muhaimin Iskandar: Lebih Cocok Jadi Wagub DKI

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 12:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Dewan Pembina Relawan Pilar 08, Bahlil Lahadalia angkat suara terkait sikap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Diketahui, usai acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta pada Minggu (26/11), Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke IKN, Kalimantan Timur yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.

"Ini artinya Anda cocok berpikir untuk memimpin gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12).


Bahlil yang juga menjabat Menteri Investasi itu mengaku heran dengan sikap Cak Imin yang menolak IKN. Sebab sebelumnya, Cak Imin yang merupakan ketua umum PKB turut mendukung megaproyek pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai pendukung pemerintah mendukung (IKN), termasuk PKB," kata Bahlil.

"Karena itu perintah undang-undang, maka pemerintah siapapun wajib mendukung IKN," tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu memastikan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan.

Salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota, kata dia, sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.

Karena itu, Bahlil memandang pasangan calon presiden-wakil presiden yang cocok untuk melanjutkan pembangunan IKN ialah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, karena berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu," demikian Bahlil.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya