Berita

Calon wakil presidem nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)/Net

Politik

Bahlil Lahadalia Sindir Muhaimin Iskandar: Lebih Cocok Jadi Wagub DKI

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 12:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Dewan Pembina Relawan Pilar 08, Bahlil Lahadalia angkat suara terkait sikap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Diketahui, usai acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta pada Minggu (26/11), Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah ke IKN, Kalimantan Timur yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.

"Ini artinya Anda cocok berpikir untuk memimpin gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12).


Bahlil yang juga menjabat Menteri Investasi itu mengaku heran dengan sikap Cak Imin yang menolak IKN. Sebab sebelumnya, Cak Imin yang merupakan ketua umum PKB turut mendukung megaproyek pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai pendukung pemerintah mendukung (IKN), termasuk PKB," kata Bahlil.

"Karena itu perintah undang-undang, maka pemerintah siapapun wajib mendukung IKN," tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu memastikan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan.

Salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota, kata dia, sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.

Karena itu, Bahlil memandang pasangan calon presiden-wakil presiden yang cocok untuk melanjutkan pembangunan IKN ialah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, karena berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu," demikian Bahlil.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya