Peretasan data pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) diragukan publik. Pasalnya, sistem tata kelola data yang dibuat digital tak terproteksi dengan baik.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, peretasan sistem daftar pemilih (Sidalih) yang digunakan KPU untuk tata kelola data pemilih, telah terjadi di hari pertama masa kampanye.
"Berdasarkan pemberitaan media mainstream hingga lembaga CISSREC yang menjelaskan akun anonim “Jimbo” mengklaim telah berhasil mendapatkan 252 juta data pemilih dari situs tersebut," ujar Subiran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/12).
Bahkan, pengamat komunikasi politik yang kerap disapa Biran itu mengecek langsung situs BreachForums, situs yang biasa digunakan peretas menjual data curian. Didapatkan, hacker Jimbo menyajikan 500 ribu data pemilih dari total 252 juta data yang diretas.
"Data ini berisi keterangan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih di luar negeri), jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)," urainya.
Maka dari itu, lulusan S2 Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menilai, data yang diperjualbelikan di internet itu sangat mudah dimanfaatkan untuk melakukan kampanye personal, disinformasi, penyebaran hoax, dan penetrasi pihak-pihak luar yang ingin mengintervensi Pemilu 2024.
"Kebocoran data ini berbahaya bagi integritas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil)," demikian penulis buku "Negara Katanya" itu.
