Berita

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, Muhammad Noval/Ist

Nusantara

130.000 Aparatur Pemdes dari 33.458 Desa Ikuti Peningkatan Kapasitas selama 2023

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 04:42 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Selama kurun waktu 2023, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menargetkan peningkatan kapasitas terhadap 130.000 aparatur desa di 33.458 desa yang ada di Indonesia.

Hal itu dikemukakan Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Muhammad Noval, di Jakarta, melalui keterangan tertulis, di jakarta, akhir pekan lalu.

"Di sepanjang 2023 kami melakukan penguatan kapasitas, dengan target 130.000 aparatur desa terlatih," katanya.


Diakuinya, target itu sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, namun akhirnya program peningkatan kapasitas itu berlanjut pada 2023.

Hingga jelang akhir tahun, realisasi kegiatan pelatihan mencapai 93 persen, melibatkan 31.000 desa dari target 33.000 desa.

Namun dia tidak menyebut jumlah persis aparatur desa yang telah mendapat peningkatan kapasitas.

Program kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia (World Bank) itu, merupakan respons terhadap kurangnya fungsi manajerial dan kepemimpinan di pemerintah desa.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menilai keahlian dalam fungsi manajerial dan kepemimpinan, termasuk pengelolaan keuangan, di kalangan pemerintah desa, anggota BPD, pengurus LKAD, dan lembaga kerjasama desa, masih perlu ditingkatkan.

Noval berharap pihaknya dapat meningkatkan peran pemerintah desa sebagai motor penggerak utama pembangunan, meski perangkat desa rata-rata berusia antara 40 hingga 50 tahun.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya