Berita

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, Muhammad Noval/Ist

Nusantara

130.000 Aparatur Pemdes dari 33.458 Desa Ikuti Peningkatan Kapasitas selama 2023

SENIN, 04 DESEMBER 2023 | 04:42 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Selama kurun waktu 2023, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menargetkan peningkatan kapasitas terhadap 130.000 aparatur desa di 33.458 desa yang ada di Indonesia.

Hal itu dikemukakan Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Muhammad Noval, di Jakarta, melalui keterangan tertulis, di jakarta, akhir pekan lalu.

"Di sepanjang 2023 kami melakukan penguatan kapasitas, dengan target 130.000 aparatur desa terlatih," katanya.


Diakuinya, target itu sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, namun akhirnya program peningkatan kapasitas itu berlanjut pada 2023.

Hingga jelang akhir tahun, realisasi kegiatan pelatihan mencapai 93 persen, melibatkan 31.000 desa dari target 33.000 desa.

Namun dia tidak menyebut jumlah persis aparatur desa yang telah mendapat peningkatan kapasitas.

Program kerjasama Pemerintah RI dengan Bank Dunia (World Bank) itu, merupakan respons terhadap kurangnya fungsi manajerial dan kepemimpinan di pemerintah desa.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menilai keahlian dalam fungsi manajerial dan kepemimpinan, termasuk pengelolaan keuangan, di kalangan pemerintah desa, anggota BPD, pengurus LKAD, dan lembaga kerjasama desa, masih perlu ditingkatkan.

Noval berharap pihaknya dapat meningkatkan peran pemerintah desa sebagai motor penggerak utama pembangunan, meski perangkat desa rata-rata berusia antara 40 hingga 50 tahun.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya