Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Net

Politik

Proyek Food Estate Dinilai Gagal, Demokrat: Itu Tendensi Politis

MINGGU, 03 DESEMBER 2023 | 17:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kalangan menilai proyek food estate yang digawangi Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, gagal.

Namun, menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, penilaian itu tendensius. "Penilaian seperti itu dipastikan ada tendensi politis, bukan teknokratis," katanya, lewat keterangan tertulis, Minggu (3/12).

Lebih lanjut Kamhar menjelaskan, food estate merupakan kebijakan yang lahir dari ikhtiar mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.


"Sebagai negara yang memiliki sumberdaya agraris dengan populasi nomor empat terbesar di dunia, mewujudkan Indonesia berdaulat pangan menjadi imperatif," katanya.

Indonesia, sambung dia, memiliki daya dukung alam berupa sumber daya lahan, air, dan agroklimat yang memadai untuk berswasembada berbagai komoditi pangan.

Dijelaskan juga, jika pemenuhan proyek food estate diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, dan bergantung pada impor, terlalu berisiko.

"Selain komoditi pangan sensitif secara politik, karena menyangkut hajat hidup rakyat, permintaan dalam jumlah besar sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga di pasar dunia," katanya.

Apalagi, tambah Kamhar, saat ini banyak negara penghasil pangan menahan komoditinya untuk diekspor, setidaknya ada 20-an negara.

"KOndisi itu menjadi rentan dan berisiko tinggi bila bergantung pada impor," katanya lagi.

"Jadi food estate hadir untuk itu. Negara hadir untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pertanian, ketersediaan lahan," tutup Kamhar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya