Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro/Ist
Aparatur desa harus berpikir inovatif, setidaknya mampu menerapkan metode ATM (amati, tiru dan modifikasi) demi kemajuan desa.
Harapan itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto Purnomo Putro, saat membuka pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.
"Kalau ada desa yang sudah maju, lakukan ATM. Di Indonesia ini banyak desa yang sudah maju, mari kita tiru pemikiran inovatif mereka," kata Eko, lewat keterangan resminya, di Jakarta, Minggu (2/12).
Dia pun menunjuk Desa Kutuh, di Badung, Bali, yang merupakan desa yang maju yang bisa dicontoh. Pendapatan Asli Desa (PADes) itu mencapai Rp50 miliar per tahun.
Ada juga Desa Ponggok, di Klaten, Jawa Tengah, Desa Tirtonirmolo, Bantul, DI Yogyakarta, dan Desa Sri Mulyo, Bantul, DI Yogyakarta.
"Kalau desa-desa ini PADes-nya bisa tinggi, kenapa kita tidak? Padahal kita punya kesempatan sama. Mari berkomitmen kuat untuk memajukan desa kita," ajaknya.
Lebih lanjut Eko mendorong agar semua desa bekerja keras menciptakan PADes. Terlebih pemerintah pusat telah memberi dana desa yang nilainya cukup besar.
Sejak 2016-2023, dana desa yang sudah ditransfer mencapai Rp538,6 triliun. Sedang PADes yang dihasilkan baru sekitar Rp2,6 triliun.
"Jadi, sampai saat ini desa masih bergantung pada dana transfer. Jadi perlu upaya lebih keras dari kita semua," katanya.
Desa, tambah Eko, akan menjadi tempat penghidupan dan kehidupan, bila maju dan sejahtera. Dengan begitu tidak akan ditinggalkan generasi muda yang produktif. Desa harus jadi tempat yang penuh harapan.
Dengan menjadikan desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, pembangunan dan perekonomian di pedesaan akan meningkat.
Kedaulatan pangan juga bisa dicapai. Sebab, tidak bisa dipungkiri, selama ini desa menjadi sumber pangan bagi bangsa Indonesia.
P3PD sendiri merupakan program kerja sama antara pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank), yang memberikan pelatihan kepada aparatur desa agar kualitas belanja desa lebih baik.
