Berita

Kasubdit Fasilitasi Penataan Wilayah Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Ayu Firman/Ist

Nusantara

Menyongsong Pelaksanaan 2024, Tim Pelaksana P3PD di Bali Diminta Siap

MINGGU, 03 DESEMBER 2023 | 09:51 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Tim pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di provinsi dan kabupaten se-Bali diminta melakukan evaluasi dan menyusun langkah-langkah kerja pasca pelaksanaan pelatihan.

Permintaan itu disampaikan Kasubdit Fasilitasi Penataan Wilayah Desa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ayu Firman, saat konsolidasi pelaksanaan P3PD tingkat provinsi tahap 2, di Kota Denpasar, Provinsi Bali, beberapa waktu lalu.

"Kami minta tim pelaksana P3PD provinsi dan kabupaten mengevaluasi dan menyusun langkah-langkah kerja pasca pelaksanaan pelatihan tatap muka, sekaligus memantau dampak pelaksanaan pelatihan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa," pinta Ayu.


Dia juga mengingatkan beberapa hal, di antaranya agar koordinasi antar pemangku tanggung jawab, termasuk tenaga ahli RMC dan tenaga pendamping profesional (TPP), terus mengawal pelaksanaan kegiatan P3PD di tingkat daerah dan desa.

"Siapkan sumber daya manusia dan dukungan teknis pada pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa berbasis learning management system (LMS) untuk 2024," katanya.

Ayu juga mengatakan, bagi lokasi P3PD yang saat ini belum terbentuk tim pelaksana P3PD/Sekber, perlu segera membentuk tim pelaksana P3PD provinsi dan kabupaten, agar koordinasi pelaksanaan P3PD makin mudah.

Dia juga menekankan perlunya persiapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) oleh tim pelaksana P3PD provinsi bersama tim pusat, terutama untuk lokasi yang belum melaksanakan kegiatan Monev, serta membahas hasil monitoring dan evaluasi untuk lokasi yang sudah melaksanakan kegiatan Monev.

Kagiatan di Bali itu juga dihadiri Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi, Bappeda, Inspektorat, dan perwakilan TNI-Polri.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya