Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Ist

Politik

Muslim Arbi Curiga Jokowi Juga Intervensi KPK soal Laporan Ubedilah Badrun

MINGGU, 03 DESEMBER 2023 | 07:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hanya kasus KTP elektronik atau KTP-el, Presiden Joko Widodo dicurigai juga mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melindungi anak-anaknya yang dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menyatakan bahwa pernah diintervensi Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus KTP-el yang menjerat Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto (Setnov).

"Menurut saya, klaim Agus Raharjo sebagai mantan Ketua KPK itu benar adanya. Tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Apalagi Agus juga singgung revisi UU KPK. Di mana KPK di bawah presiden seperti saat ini itu benar adanya," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/12).


Apalagi, kata Muslim, saat ini Ketua KPK non aktif, Firli Bahuri menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Kemunculan Agus Rahardjo diyakini sengaja untuk membuka kasus yang selama ini tertutup terkait kasus KTP-el.

Kebenaran pernyataan Agus soal ada intervensi Jokowi ke KPK semakin nyata ketika KPK saat ini tidak memproses laporan Ubedilah Badrun soal dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

"Jadi Jokowi berhasil lindungi anak-anaknya, Gibran dan Kaesang dalam laporan Ubedilah itu bukti intervensi Jokowi langsung ke KPK," pungkas Muslim.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya