Berita

Siswanto Rusdi/Ist

Politik

CUS Tuding Hamas Teroris, Umat Islam Indonesia Diminta Waspada terhadap Agitasi AS

SABTU, 02 DESEMBER 2023 | 23:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Munculnya pemikiran di Indonesia yang menentang Hamas di Palestina turut membuat gaduh di publik. Salah satunya seperti yang terjadi di Bitung, beberapa waktu lalu.

Pemikiran yang kontra terhadap gerakan Hamas ialah menuding kelompok ini sebagai teroris, sehingga aksi bela Palestina di Indonesia seakan dicap sebagai dukungan terhadap gerakan teroris.

Salah satu tokoh Islam yang menentang gerakan Hamas di Palestina adalah Abdulhakim Idris. Dia merupakan penggagas gerakan Center for Uyghur Studies (CUS). Lewat beberapa artikelnya, Abdulhakim memojokan Hamas di Palestina.


Rekam jejaknya sebagai Pembela umat muslim Uyghur seakan luntur dengan gagasannya yang mendiskreditkan Hamas. Gagasan itu amat sensitif di tengah masyarakat kita yang sedang meluapkan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Raya, Siswanto Rusdi menilai pemikiran Abdulhakim itu tidak semestinya digaungkan di Tengah Gelora umat muslim Indonesia mendukung Palestina. Bahkan pemerintah RI juga kerap melayangkan dukungannya terhadap Palestina.

“Jadi kurang tepat lah, apa yang disampaikan oleh Pak Abdulhakim ini sangat sensitif di Indonesia, jadi sebaiknya hal-hal seperti ini diredam dulu untuk menghindari gejolak di masyarakat kita,” kata Siswanto kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (2/12).

Menurut Siswanto, sepak terjang CUS berbasis di AS, sehingga patut diduga didukung oleh Negeri Paman Sam. Dalam arah politiknya, hingga saat ini Washington masih berpihak kepada Israel.

“Ini sangat rentan sekali, apalagi kita berada di tahun politik jelang Pemilu 2024. Jangan sampai umat Islam terbelah dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini,” jelasnya.

“Umat Islam di Indonesia jangan sampai terpancing oleh agitasi CUS. Tokoh-tokoh Islam yang saat ini sudah menjalin komunikasi dengan Abdulhakim Idris perlu mawas diri agar tidak terjebak dalam permainan mereka,” imbuh Siswanto.

Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) ini juga mengimbau kepada pemerintah RI untuk proaktif mengawasi gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh Abdulhakim Idris guna menjaga stabilitas politik dan keamanan.

“Ke depan, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mencekal masuknya Abdulhakim Idris ke Indonesia,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya