Berita

Presiden Joko Widodo di titik nol Ibukota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur/Net

Bisnis

Pemerintah RI akan Kucurkan Lebih Banyak Insentif untuk IKN Dibanding Daerah Lain

SABTU, 02 DESEMBER 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan banyak insentif untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Secara khusus, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut seluruh insentif yang ada di IKN akan dikerahkan secara maksimal dibandingkan daerah lainnya.

"Intinya berbagai fasilitas yang ada di IKN itu adalah optimum, artinya yang paling besar. Memang sudah kita siapkan berbagai insentif menjadi very ultimate atau yang paling maksimal," kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Yon merinci, kebijakan tax holiday atau cuti pajak jika di luar IKN maksimal hanya mendapatkan 20 tahun, namun di IKN bisa sampai 30 tahun.

"Selain itu, super deduction untuk penelitian dan pengembangan (litbang) di luar IKN 300 persen, di sana akan mencapai 350 persen," sambung Yon yang mencontohkan beberapa perbedaan insentif di IKN.

Beberapa insentif lain juga dijelaskan oleh Yon seperti pajak penghasilan (PPh) 21 yang akan ditanggung pemerintah.

Hal tersebut dilakukan agar para pegawai negeri sipil (PNS) hingga karyawan swasta tertarik untuk pindah ke IKN, karena pemerintah tidak akan melakukan potongan gaji apa pun hingga 2035 mendatang.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," jelasnya.

Di lain sisi, pemerintah juga telah memastikan agar urusan administrasi untuk mendapatkan insentif tersebut juga dipermudahkan. Yon menegaskan proses administrasi di IKN tidak boleh lebih ruwet ketimbang daerah lain.

Populer

Inilah 12 Caleg Dapil DKI Jakarta 10 Peraih Suara Terbanyak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:05

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Mengintip 106 Caleg yang Berpeluang Tembus Kebon Sirih Versi Sirekap

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:05

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Minta Maaf, KPU Akui 2.325 TPS Salah Input Suara Capres-Cawapres

Jumat, 16 Februari 2024 | 08:47

Real Count Sementara, Ini Suara DPRD Bandar Lampung Dapil 1

Sabtu, 17 Februari 2024 | 11:20

UPDATE

UUD 1945 Berubah, Kualitas Demokrasi Indonesia Alami Penurunan

Senin, 26 Februari 2024 | 15:50

Strategi Airlangga Libatkan Milenial dan Gen Z Antarkan Sukses Golkar 2024

Senin, 26 Februari 2024 | 15:41

Pemerintah Sasar Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 5,3 - 5,6 Persen pada 2025

Senin, 26 Februari 2024 | 15:40

Jokowi Minta Rencana Kerja Pemerintah Akomodir Program Presiden Terpilih

Senin, 26 Februari 2024 | 15:18

Israel Tolak Perpanjangan Visa Organisasi Kemanusiaan Palestina

Senin, 26 Februari 2024 | 15:10

AHY-Moeldoko Akrab, Muslim: Kudeta Demokrat Sandiwara Belaka?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:08

Akrab dengan Moeldoko, AHY Tak Simpan Dendam

Senin, 26 Februari 2024 | 14:58

Ekosistem Kerja yang Baik di Laut jadi Syarat Utama Ekonomi Biru

Senin, 26 Februari 2024 | 14:57

Penyematan Brevet Kopaska

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Kesepakatan Divestasi Saham Vale Diteken Sore Ini

Senin, 26 Februari 2024 | 14:47

Selengkapnya