Berita

Aksi Mimbar Demokrasi mahasiwa Sulawesi Tengah menolak politik dinasti/Ist

Nusantara

Penolakan Politik Dinasti Melebar hingga ke Sulteng

SABTU, 02 DESEMBER 2023 | 11:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penolakan terhadap praktik politik dinasti terus disuarakan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah demonstrasi terjadi di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Utara, kini aksi serupa terjadi di Sulawesi Tengah.

Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi, Moh Idham menegaskan, pihaknya telah menggelar aksi demonstrasi menolak politik dinasti di halaman Universitas Azlam Palu, Jumat kemarin (1/12). Dalam aksi tersebut, sekitar 5.000 mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya.

"Kita punya keresahan yang sama. Negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat. Saatnya tolak politik dinasti," kata Moh Idham dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12).


Idham menjelaskan, aksi bertajuk Mimbar Demokrasi kemarin turut melibatkan aktivis 98, seperti Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary. Ribuan mahasiswa pun bergabung dari kampus berbeda, di antaranya Universitas Tadulako (Untad), Universitas Alkhairaat (Unisa), Poltekkes, dan beberapa lainnya.

Dalam orasinya, Aryanto Sangaji yang juga Direktur Yayasan Tanah Merdeka menyebut telah terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Bila kita tidak hati-hati merespons, ini bahaya. Hadir kembali KKN seperti yang terjadi di rezim Orde Baru (Orba). Segera kita lakukan perlawanan," ujar Aryanto.

Menurutnya, kegiatan turun ke jalan seperti Mimbar Demokrasi merupakan gerakan positif. Hal itu membuktikan bahwa mahasiswa saat ini masih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang.

"Ini membuktikan mahasiswa itu masih ada, berjuang bersama-sama rakyat. Juga, masih banyak perempuan yang kuat melawan," tutupnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya