Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist
Pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) memang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, belanja alutsista hingga ratusan triliun rupiah saat kondisi ekonomi masyarakat tengah kesulitan jelas bukan sebuah putusan yang bijak.
Seperti diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat bersama Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, belanja alutsista yang menggunakan pinjaman luar negeri naik cukup signifikan.
Sri Mulyani menjelaskan, di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kemenhan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah 25 miliar dolar AS, atau setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per dolar AS).
Hal itu mendapat kritik keras dari Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, karena melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri sejumlah Rp385 triliun di tengah kondisi kehidupan masyarakat yang tengah kesulitan. Menurut Arjuna, saat ini harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, gula, telur banyak yang mengalami kenaikan. Semua sudah melonjak naik lebih dari 10 persen.
“Pemimpin yang tak punya nurani. Bisa-bisanya rakyat sedang hidup sulit karena harga naik, ini belanja alutsista ratusan triliun. Kejam sekali,” tegas Arjuna, melalui keterangannya, Jumat malam (1/12).
Tak sekadar mengkritik, Arjuna juga menyampaikan bukti bahwa masyarakat sedang dalam kondisi sulit. Contohnya adalah seorang pria warga Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melakukan percobaan bunuh diri dengan menusuk perutnya akibat tak mampu membeli beras.
Akan tetapi, Menhan Prabowo Subianto justru melenggang belanja alutsista dengan pinjaman luar negeri sebesar Rp385 triliun.
“Rakyat sedang mengalami kesulitan. Harga kebutuhan pokok naik. Belanja alutsista yang besar di tengah kondisi rakyat yang sulit sama sekali tidak relevan,” tambah Arjuna.
Arjuna menilai saat ini Indonesia tidak sedang dalam kondisi darurat perang, walaupun situasi geopolitik global sedang memanas. Apalagi kebijakan luar negeri Indonesia tidak menganut paham realisme ofensif yang berupaya melakukan hegemoni dengan kekuatan militeristik.
Sehingga naiknya anggaran belanja alutsista sama sekali tidak relevan. Menurut Arjuna, alasan yang diajukan cenderung dibuat-buat dengan insinuasi perang.
“Sama sekali tidak relevan. Seperti besok mau perang saja. Saat ini rakyat kita sedang perang melawan kelaparan. Rakyat butuh kebutuhan pokok yang murah, bukan senjata!” ujar Arjuna
Untuk itu, Arjuna meminta masyarakat membuka mata dalam menilai seorang pemimpin, mana seorang pemimpin yang memahami dan punya nurani kerakyatan dengan pemimpin yang hanya membodohi rakyat dengan gimmick.
Menghamburkan anggaran untuk belanja alutsista sebesar Rp385 triliun di tengah kondisi rakyat yang hidup sulit, ditegaskan Arjuna, adalah sebuah tindakan yang tidak patut dan tidak etis.
“Pemimpin seperti itu tidak punya hati. Tidak etis dan tidak patut. Jika benar dia pro rakyat harusnya punya empati dengan kesulitan yang dialami rakyatnya,” demikian Arjuna.
