Berita

Sekelompok masyarakat di Jawa Timur menolak adanya kriminalisasi terhadap Firli Bahuri/Ist

Nusantara

Masyarakat Jatim Tolak Kriminalisasi terhadap Firli Bahuri dan Pimpinan KPK

JUMAT, 01 DESEMBER 2023 | 23:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyuarakan penolakan kriminalisasi terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, dan pimpinan KPK lainnya.

Perwakilan kelompok masyarakat ini, Arman menyatakan, lembaga antirasuah itu dalam kondisi tidak baik. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan moral dari masyarakat Indonesia agar lembaga KPK kembali pulih.

"KPK saat ini dalam kondisi di bawah titik nadir, sangat memprihatinkan. Padahal Korupsi semakin merajalela," ujar Arman, melalui keterangannya, Jumat (1/12).

Kondisi tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab, ini akan mengakibatkan kredibilitas KPK semakin merosot dan kepercayaan masyarakat akan hilang.

Ia menyadari kondisi demikian pasti menjadi titik sulit. Namun hal ini perlu disikapi dengan bijak.

"Jika ini dibiarkan, tindakan korupsi akan semakin membabi buta," tegasnya.

Di sisi lain, Ustaz Solihin menjelaskan, perkara yang menjerat Firli Bahuri harus diselesaikan secara adil dan transparan. Jangan menyudutkan salah satu pihak, sehingga bisa di lihat mana yang benar dan salah.

Meski, lanjut Ustaz Solihin, status tersangka terhadap Firli sudah diumumkan, namun jangan sampai hukum dijadikan tendensi politik.

"Kami berharap kasus yang menjerat Ketua KPK harus diselesaikan secara adil, jangan sampai ada upaya sengaja mengkriminalisasi apalagi sekarang tahun politik," tuturnya.

Solihin meyakini bahwa semua warga negara yang terjerat sebuah kasus memiliki kedudukan sama di mata hukum. Namun, menurut Solihin, dalam penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan ini terlihat tergesa-gesa, tanpa menunjukkan gelar perkara dan alat bukti.

"Harus dikedepankan asas praduga tak bersalah, semua orang berhak mendapat keadilan di mata hukum," ujarnya.

Ia berharap penanganan perkara tersebut tidak ada unsur politik dan tekanan. Apalagi ada sebuah skenario besar yang memang dirancang untuk menurunkan kredibilitas KPK.

"Biarkan hukum bekerja secara benar, jangan ada tekanan dan skenario busuk," pungkasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Tekuk Fiorentina 2-1, Napoli Tak Biarkan Inter Tenang

Senin, 10 Maret 2025 | 01:21

Polda Jateng Tegas Larang Petasan Sepanjang Ramadan

Senin, 10 Maret 2025 | 00:59

Kluivert Tiba di Jakarta Ditemani Mantan Pemain Man United

Senin, 10 Maret 2025 | 00:41

Cegah Bencana Seperti di Jabotabek, Menteri ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang di Jatim

Senin, 10 Maret 2025 | 00:25

Asiang Versus JACCS MPM Finance, Peneliti IPD-LP Yakin Hakim MA Lebih Adil

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:58

Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Candulan, Okta Kumala Dewi Berharap Ada Solusi Jangka Panjang

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:41

PSU Empat Lawang Diikuti Dua Paslon, Pencoblosan pada 19 April 2025

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:20

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: 5 Orang Wafat, 4 Orang Hilang

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:44

Menanti Keberanian Kejagung Bongkar Biang Kerok Korupsi Migas

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:30

PTPN IV PalmCo Siapkan 23 Bus untuk Mudik di Sumatera dan Kalimantan

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:18

Selengkapnya