Berita

Sekelompok masyarakat di Jawa Timur menolak adanya kriminalisasi terhadap Firli Bahuri/Ist

Nusantara

Masyarakat Jatim Tolak Kriminalisasi terhadap Firli Bahuri dan Pimpinan KPK

JUMAT, 01 DESEMBER 2023 | 23:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyuarakan penolakan kriminalisasi terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, dan pimpinan KPK lainnya.

Perwakilan kelompok masyarakat ini, Arman menyatakan, lembaga antirasuah itu dalam kondisi tidak baik. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan moral dari masyarakat Indonesia agar lembaga KPK kembali pulih.

"KPK saat ini dalam kondisi di bawah titik nadir, sangat memprihatinkan. Padahal Korupsi semakin merajalela," ujar Arman, melalui keterangannya, Jumat (1/12).


Kondisi tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab, ini akan mengakibatkan kredibilitas KPK semakin merosot dan kepercayaan masyarakat akan hilang.

Ia menyadari kondisi demikian pasti menjadi titik sulit. Namun hal ini perlu disikapi dengan bijak.

"Jika ini dibiarkan, tindakan korupsi akan semakin membabi buta," tegasnya.

Di sisi lain, Ustaz Solihin menjelaskan, perkara yang menjerat Firli Bahuri harus diselesaikan secara adil dan transparan. Jangan menyudutkan salah satu pihak, sehingga bisa di lihat mana yang benar dan salah.

Meski, lanjut Ustaz Solihin, status tersangka terhadap Firli sudah diumumkan, namun jangan sampai hukum dijadikan tendensi politik.

"Kami berharap kasus yang menjerat Ketua KPK harus diselesaikan secara adil, jangan sampai ada upaya sengaja mengkriminalisasi apalagi sekarang tahun politik," tuturnya.

Solihin meyakini bahwa semua warga negara yang terjerat sebuah kasus memiliki kedudukan sama di mata hukum. Namun, menurut Solihin, dalam penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan ini terlihat tergesa-gesa, tanpa menunjukkan gelar perkara dan alat bukti.

"Harus dikedepankan asas praduga tak bersalah, semua orang berhak mendapat keadilan di mata hukum," ujarnya.

Ia berharap penanganan perkara tersebut tidak ada unsur politik dan tekanan. Apalagi ada sebuah skenario besar yang memang dirancang untuk menurunkan kredibilitas KPK.

"Biarkan hukum bekerja secara benar, jangan ada tekanan dan skenario busuk," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya