Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/RMOL
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara terkait pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengaku mendapat tekanan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghentikan kasus KTP Elektronik (KTP-el).
AHY mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar keadilan di Indonesia bisa ditegakkan.
“Yang jelas saya tidak mau mengomentari secara langsung, kita ingin keadilan tegak di Indonesia, yang menjadi panglima adalah hukum, bukan politik,” kata AHY kepada wartawan di kawasan Paseban, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
AHY lantas berharap acara calon pemimpin nasional ke depan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.
“Terus memperjuangkan penegakan hukum yang adil di negara kita, sehingga rakyat bisa terayomi semuanya, tidak melihat dari status sosial mana, apakah dia rakyat biasa atau pejabat,” kata AHY.
“Saya cuma punya harapan begitu, dan Demokrat tentunya ingin menjadi bagian dari perjuangan negeri kita,” demikian AHY.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Agus Rahardjo mengungkap adanya dugaan upaya intervensi Presiden Joko Widodo terhadap penanganan kasus megakorupsi KTP elektronik (KTP-el) yang sedang ditangani KPK. Dugaan intervensi tersebut terjadi saat Agus Raharjo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana.
"Terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden, saat itu Presiden ditemani Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)," kata Agus Rahardjo, dalam sebuah talk show di salah satu televisi swasta nasional, dikutip Jumat (1/12).
