Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

AFPI Minta Industri P2P Lending Salurkan Dana Bantuan untuk UMKM

JUMAT, 01 DESEMBER 2023 | 12:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Industri peer-to-peer (P2P) lending diharapkan dapat memperluas penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa porsi dari usaha UMKM ini terbesar di Indonesia yang perlu mendapat bantuan.

"Kita ketahui bahwa porsi dari usaha UMKM ini terbesar di Indonesia dan kalau ini kita bisa bantu melalui platform peer to peer lending tentunya industri ini kita berharap juga akan berkontribusi positif," kata Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah, dalam pernyataannya di Jakarta, yang dikutip Jumat (1/12).


Kuseryansyah juga menuturkan dengan peningkatan penyaluran pendanaan ke UMKM, industri P2P lending dapat memberi kesempatan akses keuangan yang lebih luas kepada UMKM agar mereka bisa mendapatkan alternatif pendanaan untuk ekspansi usaha.

Saat ini, ada kurang lebih 65,4 juta UMKM di Indonesia yang menjadi wadah bekerja bagi lebih dari 100 juta orang Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp 4.300 triliun dengan kemampuan supply saat ini sebesar Rp 1.900 triliun.

"Berarti terdapat selisih Rp 2.400 triliun total kebutuhan pembiayaan sektor UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan masih ada ruang yang besar bagi industri P2P lending dalam menyalurkan pendanaan," ujar Kuseryansyah, dalam Webinar Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending.

"Kebutuhannya akan semakin meningkat dan suplainya akan sedikit tertinggal. Jadi credit gap-nya akan semakin besar," tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya