Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Megawati Kesal ke Pemerintah, Pengamat: Jokowi Produk PDIP

JUMAT, 01 DESEMBER 2023 | 09:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kekesalan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada pemerintah yang dinilainya mulai mengarah pada cara-cara seperti rezim Orde Baru, dinilai anomali.

Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah produk dari partai berlambang banteng moncong putih itu sendiri.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (1/12).


“Megawati seolah lupa, Jokowi adalah produk PDIP,” kata Dedi Kurnia.

Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut bahwa selama PDIP berkuasa dua periode di bawah pemerintahan Jokowi, tidak sedikit kebijakan yang mendapat penolakan dari masyarakat. Mulai dari UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Jadi, PDIP sama buruknya dengan kritik Megawati,” ujar Dedi Kurnia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengaku kesal terhadap watak penguasa saat ini yang dinilainya mulai mengarah pada rezim Orde Baru yang otoriter.

“Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di republik ini?” kata Megawati saat pengarahan Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin (27/11).

Presiden ke-5 RI itu menilai, rakyat saat ini seperti ditekan penguasa dengan mengabaikan perundang-undangan. Ia pun merasa seperti tak dihargai oleh negara dalam hal ini pemerintahan Jokowi.

“Saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya seperti tidak dihormati ya. Loh, saya jelek-jelek pernah presiden loh, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya