Berita

Tulisan "Lawan Neo Orba" mengemuka dalam mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, Kamis (30/11)/Ist

Politik

Ribuan Mahasiswa Sumut Gelar Mimbar Demokrasi, Tolak Neo Orba Jokowi

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 23:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gelombang mimbar demokrasi dari kalangan mahasiswa dan rakyat sebagai bentuk penolakan terhadap dinasti politik dan kebangkitan Neo-Orba terus meluas.

Setelah Jawa Timur dan Yogyakarta, sekarang giliran para mahasiswa di Sumatera Utara (Sumut) yang melakukan aksi protes terhadap sejumlah kebijakan tidak pro rakyat dari rezim pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumut. Mereka menggelar mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, Kamis (30/11).


Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIKA ST. Thomas, Mujur Leonardo Manalu menegaskan bahwa rezim Jokowi yang baru berkuasa selama sembilan tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyat dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan.  

“Seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif,” katanya dalam keterangan tertulis kepada media.

Saat ini, dilanjutkan Leonardo, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan.

“Terus menapaki cita-cita Reformasi demi tegaknya demokrasi atau berbalik mengulang kelamnya Orde Baru,” tegas dia.

Pemerintahan Jokowi juga dinilai sedang mempertontonkan kesewenang-wenangan kekuasaan demi membangun politik dinasti.

“Hukum dan konstitusi diselewengkan. Infrastruktur pemerintahan digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan,” tegasnya lagi.

Oleh karena itu, Leonardo menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi, bukan menghamba pada kekuasaan yang korup dan menindas.

“Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan Orde Baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Siapa di Balik Penyadapan Presiden Prabowo?

Kamis, 05 November 2026 | 06:29

Mengendus Pasal Makar

Kamis, 05 November 2026 | 06:14

DPRD Dukung Roadshow Pramono Anung ke 44 Kecamatan

Kamis, 05 November 2026 | 06:04

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Kamis, 05 November 2026 | 05:57

Penyadapan Presiden Prabowo Bukan Kasus Biasa

Kamis, 05 November 2026 | 05:43

BPOM Buka Suara soal Vape Mengandung Obat Bius Etomidat dan Ketamin

Kamis, 05 November 2026 | 05:10

Intelektualisme Pemuda Kunci Memperkuat Persatuan Bangsa

Kamis, 05 November 2026 | 04:44

Kasus Listyo Sigit Imbas Sistem UUD 2002 yang Memproduksi Kegaduhan

Kamis, 05 November 2026 | 04:26

PAM Jaya Raih Penghargaan Pembayar Pajak Terbesar di Jakpus

Kamis, 05 November 2026 | 04:22

MUI: Penyadapan Presiden Kategori Tajassus dan Berdosa

Kamis, 05 November 2026 | 04:08

Selengkapnya