Berita

Tulisan "Lawan Neo Orba" mengemuka dalam mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, Kamis (30/11)/Ist

Politik

Ribuan Mahasiswa Sumut Gelar Mimbar Demokrasi, Tolak Neo Orba Jokowi

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 23:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Gelombang mimbar demokrasi dari kalangan mahasiswa dan rakyat sebagai bentuk penolakan terhadap dinasti politik dan kebangkitan Neo-Orba terus meluas.

Setelah Jawa Timur dan Yogyakarta, sekarang giliran para mahasiswa di Sumatera Utara (Sumut) yang melakukan aksi protes terhadap sejumlah kebijakan tidak pro rakyat dari rezim pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumut. Mereka menggelar mimbar demokrasi di Lapangan Reformasi, UNIKA ST. Thomas, Kamis (30/11).


Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum UNIKA ST. Thomas, Mujur Leonardo Manalu menegaskan bahwa rezim Jokowi yang baru berkuasa selama sembilan tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyat dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan.  

“Seperti politik dinasti oleh oligarki kekuasaan, pemberangusan demokrasi, hipokritnya penegakan hukum, kapitalisasi pendidikan, perbudakan modern, hingga perampasan hak tanah dan eksploitasi sumber daya alam yang masif,” katanya dalam keterangan tertulis kepada media.

Saat ini, dilanjutkan Leonardo, mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia sedang berada di persimpangan jalan.

“Terus menapaki cita-cita Reformasi demi tegaknya demokrasi atau berbalik mengulang kelamnya Orde Baru,” tegas dia.

Pemerintahan Jokowi juga dinilai sedang mempertontonkan kesewenang-wenangan kekuasaan demi membangun politik dinasti.

“Hukum dan konstitusi diselewengkan. Infrastruktur pemerintahan digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan,” tegasnya lagi.

Oleh karena itu, Leonardo menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berani dan kritis terhadap pemerintahan Jokowi, bukan menghamba pada kekuasaan yang korup dan menindas.

“Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan Orde Baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya