Menguji Netralitas TNI setelah Pergantian Panglima dan KSAD

Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) diuji dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Setelah pergantian komando Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono ke Jenderal Agus Subiyanto, kurang dari satu bulan, Presiden Jokowi menunjuk Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Melihat pergantian pimpinan TNI ini, pengamat politik kebijakan publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono tidak menampik jika keputusan Presiden Joko Widodo ini dianggap sarat bermuatan politik.

Apalagi, kedua perwira tinggi tersebut memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Keduanya pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) era Presiden Jokowi.

"Kedekatan pribadi Jenderal Agus dengan Presiden Jokowi sudah terjalin lama, terutama melalui perannya sebagai komandan Kodim Surakarta saat Jokowi masih menjadi Walikota Solo," kata Vishnu kepada redaksi, Kamis (30/11).

Sementara Maruli, selain memiliki rekam jejak dan kompetensi yang solid, posisinya disebut diuntungkan oleh pengaruh mertuanya, yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut, kata Vishnu, diakui sebagai sosok menteri senior yang diandalkan Presiden Jokowi, terutama dalam mengatasi krisis masa pandemi Covid-19.

Melihat rekam jejak tersebut, netralitas TNI di bawah komando Jenderal Agus Subiyanto diuji dalam mengawal Pemilu 2024. Apalagi dalam Pilpres 2024, ada putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi salah satu calon wakil presiden.  

"Panglima TNI Jenderal Agus dan KSAD Maruli harus bersikap tegas dan cepat menindak oknum TNI yang bertindak tidak netral. Reputasi TNI sebagai institusi publik yang dipercayai masyarakat berada pada garis depan," tutup doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini.