Berita

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak/Ist

Politik

Wujud Netralitas, TNI AD Harus Bantu Distribusikan Surat Suara ke Daerah Terpencil

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 10:36 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

TNI Angkatan Darat (AD) memiliki tugas dalam menjamin Pemilu 2024 aman, salah satunya membantu distribusi surat suara ke wilayah terpencil bersama Polri.

Demikian disampaikan Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang baru dilantik.

"TNI AD memberikan dukungan terhadap upaya distribusi logistik pemilu ya. Misalnya kotak suara, surat suara, terutama ke daerah misalnya atau perbatasan yang sulit akses, daerah-daerah kawasan terluar," kata Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/11).


Usai memastikan kotak suara sampai di tujuan dengan aman tanpa rusak, Fahmi juga berpesan agar TNI AD mampu menjaga kondusifitas wilayah yang disinyalir rawan konflik saat hari-hari mendekati pencoblosan.

"Kemudian daerah-daerah yang rawan konflik. Kemudian terkait pengamanan ya tentunya bagaimana TNI AD bersama matra-matra lain, memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka menjaga supaya pemilu berjalan dengan lancar tanpa gangguan dan tidak terjadi instabilitas politik maupun keamanan," kata Fahmi.

Dengan menjamin itu semua, maka netralitas TNI AD tidak bisa diragukan lagi dalam Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Maruli menjadi KSAD pada Rabu kemarin (29/11). Menantu Menko Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan itu menggantikan posisi Jenderal Agus Subiyanto yang diangkat menjadi Panglima TNI.





Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya