Mengingat perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 akan segera datang, pemerintah daerah terutama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah telah diminta untuk melakukan penguatan stok pangan di pasar-pasar.
Berbicara dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilaksanakan di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Rabu (29/11), Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan hal ini harus segera dilakukan untuk menjaga stabilitas.
"Mumpung kita masih ada waktu menjelang Nataru tahun ini, tolong dipastikan distribusi stok pangan dapat selesai tepat waktu," kata Arief.
"Kalau stoknya punya masa simpan lama yang panjang tidak ada masalah, terus di stok saja. Tapi kalau misalnya cabai yang tidak tahan lama, itu perlu diperhatikan," ujarnya.
Kalau, katanya, kita bisa amankan stok dari Pasar Jaya plus Tanah Tinggi plus Cibitung plus Johar, itu kita bisa aman.
"Ini penting karena jika stok di pulau Jawa aman, secara nasional juga bisa aman. Tentunya ini sebagai upaya kita mengendalikan inflasi dan harga pangan bagi masyarakat," ujar Arief.
Inflasi nasional di Oktober tercatat 2,56 persen secara tahunan dan mengalami kenaikan dibandingkan September yang berada ada di 2,28 persen. Sementara inflasi untuk Provinsi DKI Jakarta secara tahunan mencapai angka 2,08 persen, namun di bawah rata-rata inflasi nasional.
Sementara inflasi untuk Provinsi Banten masih di bawah rata-rata inflasi nasional, yakni di angka 2,35 persen. Inflasi Provinsi Jawa Barat berada di angka 2,58 persen. Dari tiga provinsi tersebut, penyumbang inflasi terbesar adalah beras.
"Kita perlu dorong dan dukung produksi beras dalam negeri. Ini karena kalau areal tanam di bawah 1 juta hektar, kita bisa alami defisit. Kebutuhan konsumsi beras nasional tiap bulan perlu sekitar 2,5 juta ton. Untuk itu, mari kita hand in hand dukung Kementerian teknis wujudkan itu," kata Arief.
"Kalau di Jakarta memang lebih banyak menahan dan menjaga inflasi, namun di daerah lain, perlu juga untuk menjaga harga di tingkat petani, terutama beras. NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) saat ini merupakan yang tertinggi, tapi sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, di hilir juga harus dikendalikan harga di masyarakat," lanjutnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, NTPP di Oktober 2023 menurut mencapai 114,55. Ini mengalami kenaikan sebesar 2,68 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan kenaikan sebesar 12,34 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.
Dalam pesannya Arief juga turut menyoroti kondisi cabai yang terjadi belakangan ini. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menggalakkan urban farming untuk mengatasi harga cabai yang mulai meninggi di pasar.
"Terkait cabai, tempo hari urban farming yang digagas Bapak Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, itu keren dan bisa jadi percontohan bagi daerah lain. kita harus hand in hand, termasuk dalam pengelolaan pasar. Ini supaya tidak terjadi disparitas harga yang mencolok antara satu pasar dengan pasar lainnya," kata Arief.
"Kita sudah hand in hand di PIBC (Pasar Induk Beras Cipinang) dengan gelontorkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Perum Bulog. Alhasil, stok di PIBC mulai membaik dan harga beras stabil kembali," ujarnya.
Kepala Bapanas juga mendorong pimpinan daerah untuk terus gencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sampai Oktober telah digelar hingga 1.468 titik di seluruh Indonesia. Selain itu, Arief juga mendorong Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menjaga stok dan harga komoditas pangan.
"GPM menjadi strategi kita bersama Bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian untuk pengendalian inflasi pangan. Lalu ada FDP, jika daerah punya keterbatasan anggaran untuk FDP, Bapanas siap membantu," ujarnya.
"Terakhir, mohon didukung Bulog dan ID FOOD dalam penyaluran bantuan pangan ke masyarakat, yang akan terus dilanjutkan sampai tahun depan" demikian Arief.
