Berita

Dandhy Laksono/Net

Politik

Komentari Candaan Heru Budi Soal IKN, Dandhy Laksono: Melecehkan Warga Kalimantan

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 03:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Seloroh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI akan memindahkan ke Ibukota Negara (IKN) Nusantara jika tak bekerja dengan baik mendapat sorotan.

Aktivis Dandhy Laksono dalam akun media sosial X miliknya mengomentari candaan Heru Budi. Pasalnya, gaya bercanda seperti itu dinilai sangat tendensius.

Ada lima poin yang ditulis Dandhy sebagai kritik terhadap pernyataan Heru Budi.


“1. Melecehkan warga Kalimantan. 2. Sentimen negatif untuk investor. 3. Warning untuk calon kreditur. 4. Image buruk untuk ASN lokal. 5. Menghina proyek mercusuar Jokowi,” tulis Dandhy, Rabu (29/11).

Praktis, cuitan Dandhy langsung dibanjiri komentar mayoritas pro terhadapnya.

Seperti komentar bernada sarkasme yang dilontarkan akun @248mkm.

“Dulu, ada yg bilang tempat jin buang anak. Skrg, ada yg bilang tempat buang asn bermasalah,” tulisnya.

Heru pun menjadi bulan-bulanan dalam berbagai komentar netizen. Seperti yang diungkapkan oleh akun @acartimun21.

“oh... kalo gitu pak Heru pantas ke IKN..” selorohnya.

Sebelumnya, Heru menyampaikan hal itu dalam seminar bertajuk 'Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selasa (28/11). Seminar ini dihadiri ratusan pegawai eselon III Pemprov DKI.

"Jadi bapak kalau enggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru, bapak saya pekerjakan ke IKN," tutur Heru disambut gelak tawa oleh para hadirin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya