Kolase Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/RMOL
Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyebut sikap penguasa saat ini mau seperti penguasa di masa Orde Baru.
Hal itu dinilai cukup beralasan karena kekecewaan yang memuncak PDIP terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Danis TS mengatakan Megawati menganggap kondisi Pemilu 2024 berbeda dengan sebelumnya.
"Sangat bisa dibenarkan, karena kondisi pemilu 2024 memang sangat berbeda, benturan politik dan kepentingan yang sangat kuat namun semuanya sangat berhati-hati untuk menjaga stabilitas politik dan negara," kata Danis kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/11).
Menurutnya, sikap Megawati yang kritis dan pedas itu mencerminkan isi hati, dan kegundahannya melihat situasi politik hari ini. Lantaran, melihat dinamika masyarakat terasa sangat anomali.
Direktur Eksekutif Indodata ini mengatakan retaknya hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi ditengarai Danis membawa perubahan besar di partai berlambang Banteng ini.
"Di tengah berbagai kontroversi, elektabilitas Ganjar-Mahfud melemah, banyak relawan dan kader yang yang berpindah," jelasnya.
Sambung dia, ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi PDIP untuk memenangkan Banteng di tengah maraknya penyelewengan kekuasaan dan penggunaan alat-alat negara pada Pemilu 2024.
"Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana Ibu Megawati, PDIP dan koalisi serius melakukan perlawanan politik," tegasnya.
Danis menuturkan, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan PDIP sebagai upaya politik perlawanan yang dilakukannya.
"Menarik semua menteri PDIP dan koalisi dari Kabinet. Menyusun koalisi baru pasca pemilihan putaran pertama, jika Ganjar-Mahfud masuk putaran kedua,” imbuh dia.
“Semua timnya harus bersiap menerima semua kelompok Anies, dan jika sebaliknya semua harus masuk dan bergabung dengan koalisi Amien," bebernya.
Namun di atas kepentingan pemenangan Pemilu, Danis percaya baik PDIP maupun koalisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketentraman bangsa.
"Betapapun beratnya kondisi dan kompetisi pada pemilu 2024 semua komponen harus bersatu pasca pemilu dan melanjutkan agenda-agenda kebangsaan," demikian Danis.
