Berita

Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva/RMOL

Politik

Godok Program Pasangan Amin, Dewan Pakar Timnas Dorong Refungsi IKN hingga Reindustrialisasi

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 19:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menggelar rapat konsolidasi perdana untuk penajaman visi, misi, dan program, di Bimasena, The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).
 
"Dewan Pakar Timnas Amin merancang program kerja yang lebih realistis, jelas, dan terukur dalam memajukan Indonesia. Bukan sekadar janji kampanye," kata Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 itu juga menjelaskan, tujuan utama dari visi dan misi Amin adalah mewujudkan rakyat yang berdaulat, adil, dan makmur untuk semua.


"Dewan Pakar merumuskan strategi pemenangan melalui solusi nyata dan target-target realistis," jelas Hamdan Zoelva.

Setidaknya ada 8 amanat perubahan yang digodok Dewan Pakar Timnas Amin. Pertama, Dewan Pakar bersepakat mewujudkan lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Kedua, mengutamakan kredit usaha rakyat tanpa bunga. Ketiga, menambah bantuan pangan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat.

Keempat, menggagas program satu rumah satu sarjana dan satu pengusaha untuk menekan kemiskinan. Kelima, program pelestarian lingkungan. Keenam, refungsi IKN.

"IKN ini direfungsi menjadi kawasan green economies dan juga mewujudkan reurbanisasi 14 kota yang ada serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia," beber Hamdan.

"Dana yang tadinya dikelola untuk IKN, bisa mereurbanisasi 14 kota yang ada. Sehingga membentuk satu sentra ekonomi baru. Tidak hanya satu tapi di berbagai kota," sambungnya.

Ketujuh, melakukan Reindustrialisasi, dan terakhir, membentuk badan pembiayaan baru untuk fokus pada pangan, perumahan, dan modal kerja bagi masyarakat rentan dan anak-anak muda.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya