Berita

Orasi ilmiah Burhanuddin Muhtadi yang ditayangkan melalui sebuah video di acara pengukuhan Guru Besar UIN Jakarta di Auditorium Harun Nasution, Ciputat, Jakarta pada Rabu, 29 November 2023/RMOL

Politik

Pidato Pengukuhan Guru Besar, Burhanuddin Muhtadi Singgung Politik Uang

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 17:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Praktik jual beli suara ternyata hanya memiliki efek 10 persen terhadap hasil pemilihan umum. Meski tidak banyak, angka ini diperebutkan partai politik karena dinilai menguntungkan.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam orasi ilmiah saat pengukuhan Guru Besar UIN Jakarta di Auditorium Harun Nasution, Ciputat, Jakarta pada Rabu (29/11).

Burhanuddin Muhtadi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Sidang Senat Terbuka bersama 6 Guru Besar bidang Sosial Humaniora lainnya oleh Rektor Prof Asep Saepudin Jahar.

Dalam studi Burhanuddin berjudul "Votes fot Sale: Klienelisme, Defisit Demokrasi dan Institusi", disebutkan bahwa efek 10 persen pada politik uang ternyata cukup memberikan hasil signifikan pada perolehan suara.

"Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan menginvestigasi secara menyeluruh. Pertanyaannya, seberapa banyak praktik politik uang di Indonesia dan seberapa efektif?" kata Burhanuudin.

Berdasarkan riset yang dilakukannya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 terlibat politik uang. Indonesia pun menjadi negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia, di bawah Uganda dan Benin.

Burhanuddin melanjutkan, pemilih yang menjadi simpatisan ditarget politik uang. Jumlahnya mencapai 15 persen dari total pemilih, sedangkan 85 persen lainnya adalah massa mengambang (swing voters).

"Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena menganggap menerima uang, tapi soal memilih, tidak bisa diandalkan," jelasnya.

Burhanuddin meneliti dampak praktik jual beli uang setelah pemerintah Soeharto, khususnya pada pemilu 2014 dan 2019. Ditemukan bahwa selisih yang dibutuhkan agar caleg bisa menang dari rivalnya hanya sebesar 1,6 persen.

Oleh sebab itu, angka 10 persen akan tetap menjadi perebutan di antara pelaku politik, terutama dengan sistem proporsional terbuka di Indonesia.

"Meski efek politik uang hanya 10 persen, tetapi dalam konteks kompleksitas politik bisa membuat perbedaan yang besar," ungkapnya.

Penelitian Burhanuddin juga menemukan bahwa partai politik banyak menyasar pemilih partisan sebagai target jual beli suara.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya