Berita

Aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan (GMPPL) di depan Kejagung RI, Rabu (29/11)/Istimewa

Nusantara

Kejagung Didesak Turun Tangan Usut Kasus Tambang Emas Ilegal di Tasikmalaya

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan ramai didatangi sejumlah mahasiswa pada Rabu siang (29/11). Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Lingkungan (GMPPL) ini mendesak Kejagung turun tangan mengusut kasus tambang emas ilegal di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Mendesak Kejagung RI untuk segera investigasi tambang emas ilegal di Kecamatan Cineam dan Karang Jaya, Kabupaten Tasikmalaya," ujar Koordinator GMPPL, Imam Ferdiansyah, dalam orasinya, Rabu (29/11).

Imam menjelaskan, aparat penegak hukum (APH) harus lebih serius mengusut kasus pertambangan emas ilegal. Sebab, selain merugikan negara, pertambangan ilegal di Tasikmalaya tersebut juga merusak lingkungan dan mengganggu lahan pertanian warga.


Sayangnya, kata Imam, selama ini APH terkesan membiarkan tambang ilegal tersebut tetap beraktivitas.

"Di Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya terdapat pertambangan ilegal yang sudah lama dibiarkan APH. Parahnya, pertambangan tersebut terjadi di wilayah Perhutani KPH Tasikmalaya yang belum dibasmi oleh pihak yang berwenang, yang mana tambang tersebut adalah tambang ilegal yang tercium oleh penegak hukum dan juga banyak pengaduan dari masyarakat setempat yang merasa dirugikan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan," papar Imam.

Oleh karena itu, GMPPL meminta Kejagung bertindak tegas dengan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada para pemilik tambang ilegal tersebut. Sebab mereka telah melakukan pelanggaran dalam aturan menambang yang tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku.

"Meminta Kejagung RI segera tangkap cukong-cukong tambang emas ilegal di Tasikmalaya, tangkap tujuh pemilik tambang emas ilegal yang merugikan negara serta merusak lingkungan di area tambang ilegal. Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh," tegasnya.

Sudah Dilaporkan ke Kejagung

Sementara itu, GMPPL sendiri sudah melaporkan kasus tambang ilegal di Tasikmalaya ini ke Kejagung RI. Setidaknya ada 7 orang yang diduga menjadi pemilik tambang ilegal tersebut.

"(Pemilik) Tambang ilegal di Tasikmalaya berinisial IYS dan TT bersama 6 penambang lainnya sudah saya laporkan secara resmi ke Kejagung RI agar segera ditangkap. Sebab para pelaku tambang ilegal tersebut disangka telah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di Kabupaten Tasikmalaya," jelas Imam.

Menurut Imam, tindakan para pelaku tambang ilegal dapat dijerat pidana penjara karena melanggar berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mereka bisa kena pidana penjara karena telah melanggar Rumusan Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya