Berita

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11)/RMOL

Politik

Soal Pernyataan Megawati, TKN Prabowo-Gibran: Bentuk Kegelisahan, Karena Jokowi Ogah Jadi Petugas Partai

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 17:49 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tidak ada sentralisasi satu partai politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 9 tahun terakhir. Itu sebabnya, pemerintahan saat ini tidak sama dengan rezim Orde Baru.

Pembelaan ini yang disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba).

"Kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. (Adapun) hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).


Justru sebaliknya, Nusron menyebut di era Jokowi, kabinet diisi dengan nama-nama yang berasal dari partai politik maupun akademisi dan teknokrat.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar kemudian menteri Aparatur Negara itu dari partai tertentu," jelas Nusron.

Sehingga Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti.

Lebih tegas, Nusron mengatakan, pernyataan tersebut hanya ilusi dari sosok orang tua yang saat ini sedang gelisah, karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai. Di mana semua keputusan harus unduk terhadap keinginan partai.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," papar Nusron.

Saat berbicara di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11), Megawati menyebut ada pihak-pihak yang baru berkuasa namun bertindak seperti rezim otoriter seperti era Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel, tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" tegas Megawati saat memberikan pengarahan.

Megawati tidak menjabarkan secara gamblang siapa pihak-pihak yang disebut bertindak seperti zaman Orde Baru. Namun, ia mengkonfirmasi keresahannya kepada ribuan relawan bahwa memang ada indikasi rezim Orde Baru kembali hidup di era sekarang.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya