Berita

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11)/RMOL

Politik

Soal Pernyataan Megawati, TKN Prabowo-Gibran: Bentuk Kegelisahan, Karena Jokowi Ogah Jadi Petugas Partai

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 17:49 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tidak ada sentralisasi satu partai politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 9 tahun terakhir. Itu sebabnya, pemerintahan saat ini tidak sama dengan rezim Orde Baru.

Pembelaan ini yang disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba).

"Kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. (Adapun) hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).


Justru sebaliknya, Nusron menyebut di era Jokowi, kabinet diisi dengan nama-nama yang berasal dari partai politik maupun akademisi dan teknokrat.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar kemudian menteri Aparatur Negara itu dari partai tertentu," jelas Nusron.

Sehingga Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti.

Lebih tegas, Nusron mengatakan, pernyataan tersebut hanya ilusi dari sosok orang tua yang saat ini sedang gelisah, karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai. Di mana semua keputusan harus unduk terhadap keinginan partai.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," papar Nusron.

Saat berbicara di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11), Megawati menyebut ada pihak-pihak yang baru berkuasa namun bertindak seperti rezim otoriter seperti era Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel, tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" tegas Megawati saat memberikan pengarahan.

Megawati tidak menjabarkan secara gamblang siapa pihak-pihak yang disebut bertindak seperti zaman Orde Baru. Namun, ia mengkonfirmasi keresahannya kepada ribuan relawan bahwa memang ada indikasi rezim Orde Baru kembali hidup di era sekarang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya