Berita

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11)/RMOL

Politik

Soal Pernyataan Megawati, TKN Prabowo-Gibran: Bentuk Kegelisahan, Karena Jokowi Ogah Jadi Petugas Partai

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 17:49 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tidak ada sentralisasi satu partai politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 9 tahun terakhir. Itu sebabnya, pemerintahan saat ini tidak sama dengan rezim Orde Baru.

Pembelaan ini yang disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba).

"Kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. (Adapun) hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).


Justru sebaliknya, Nusron menyebut di era Jokowi, kabinet diisi dengan nama-nama yang berasal dari partai politik maupun akademisi dan teknokrat.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar kemudian menteri Aparatur Negara itu dari partai tertentu," jelas Nusron.

Sehingga Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti.

Lebih tegas, Nusron mengatakan, pernyataan tersebut hanya ilusi dari sosok orang tua yang saat ini sedang gelisah, karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai. Di mana semua keputusan harus unduk terhadap keinginan partai.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," papar Nusron.

Saat berbicara di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11), Megawati menyebut ada pihak-pihak yang baru berkuasa namun bertindak seperti rezim otoriter seperti era Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel, tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" tegas Megawati saat memberikan pengarahan.

Megawati tidak menjabarkan secara gamblang siapa pihak-pihak yang disebut bertindak seperti zaman Orde Baru. Namun, ia mengkonfirmasi keresahannya kepada ribuan relawan bahwa memang ada indikasi rezim Orde Baru kembali hidup di era sekarang.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya