Berita

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11)/RMOL

Politik

Soal Pernyataan Megawati, TKN Prabowo-Gibran: Bentuk Kegelisahan, Karena Jokowi Ogah Jadi Petugas Partai

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 17:49 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tidak ada sentralisasi satu partai politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 9 tahun terakhir. Itu sebabnya, pemerintahan saat ini tidak sama dengan rezim Orde Baru.

Pembelaan ini yang disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba).

"Kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. (Adapun) hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).


Justru sebaliknya, Nusron menyebut di era Jokowi, kabinet diisi dengan nama-nama yang berasal dari partai politik maupun akademisi dan teknokrat.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar kemudian menteri Aparatur Negara itu dari partai tertentu," jelas Nusron.

Sehingga Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti.

Lebih tegas, Nusron mengatakan, pernyataan tersebut hanya ilusi dari sosok orang tua yang saat ini sedang gelisah, karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai. Di mana semua keputusan harus unduk terhadap keinginan partai.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," papar Nusron.

Saat berbicara di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11), Megawati menyebut ada pihak-pihak yang baru berkuasa namun bertindak seperti rezim otoriter seperti era Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel, tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" tegas Megawati saat memberikan pengarahan.

Megawati tidak menjabarkan secara gamblang siapa pihak-pihak yang disebut bertindak seperti zaman Orde Baru. Namun, ia mengkonfirmasi keresahannya kepada ribuan relawan bahwa memang ada indikasi rezim Orde Baru kembali hidup di era sekarang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya