Berita

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11)/RMOL

Politik

Soal Pernyataan Megawati, TKN Prabowo-Gibran: Bentuk Kegelisahan, Karena Jokowi Ogah Jadi Petugas Partai

SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | 17:49 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Tidak ada sentralisasi satu partai politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berlangsung selama 9 tahun terakhir. Itu sebabnya, pemerintahan saat ini tidak sama dengan rezim Orde Baru.

Pembelaan ini yang disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba).

"Kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. (Adapun) hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).

Justru sebaliknya, Nusron menyebut di era Jokowi, kabinet diisi dengan nama-nama yang berasal dari partai politik maupun akademisi dan teknokrat.

"Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai, sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar kemudian menteri Aparatur Negara itu dari partai tertentu," jelas Nusron.

Sehingga Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti.

Lebih tegas, Nusron mengatakan, pernyataan tersebut hanya ilusi dari sosok orang tua yang saat ini sedang gelisah, karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai. Di mana semua keputusan harus unduk terhadap keinginan partai.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," papar Nusron.

Saat berbicara di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11), Megawati menyebut ada pihak-pihak yang baru berkuasa namun bertindak seperti rezim otoriter seperti era Orde Baru.

"Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel, tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" tegas Megawati saat memberikan pengarahan.

Megawati tidak menjabarkan secara gamblang siapa pihak-pihak yang disebut bertindak seperti zaman Orde Baru. Namun, ia mengkonfirmasi keresahannya kepada ribuan relawan bahwa memang ada indikasi rezim Orde Baru kembali hidup di era sekarang.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya