Pemerintah Vietnam dilaporkan akan menaikkan tarif pajak menjadi 15 persen untuk perusahaan multinasional mulai Januari mendatang.
Keputusan tersebut secara resmi akan disetujui oleh Parlemen Vietnam pada Rabu (29/11), yang sejalan dengan perjanjian internasional.
Mengutip Reuters, Senin (27/11), pemerintah Vietnam awalnya berencana untuk menggabungkan persetujuan pajak dengan langkah-langkah kompensasi bagi investor asing besar yang terkena dampak, termasuk raksasa teknologi Korea Selatan, Samsung Electronics Co Ltd, dan pembuat chip asal Amerika Serikat, Intel Corp.
Namun, resolusi terpisah mengenai kompensasi tidak dimasukkan dalam agenda parlemen.
Kebijakan kenaikan tarif pajak baru ini dikabarkan telah menciptakan kontroversi di negara tetangga RI itu, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa hal itu dapat merugikan daya tarik Vietnam bagi perusahaan asing, terutama jika tidak diimbangi dengan subsidi yang memadai.
Meski usul itu sempat dipertimbangkan, namun mereka pada akhirnya menambahkan rencana kenaikan pajak itu ke dalam agenda parlemen.
Masih belum jelas apakah insentif tambahan untuk beberapa investor asing akan diakomodasi dalam undang-undang saat ini atau diadopsi melalui resolusi khusus pada sesi berikutnya.
Sesuai dengan peraturan baru dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), perusahaan yang membayar pajak kurang dari 15 persen di yurisdiksi pajak rendah akan dikenakan retribusi tambahan, baik di yurisdiksi tersebut maupun di negara asal mereka, mulai tahun depan.
Meskipun tarif pajak penghasilan badan di Vietnam telah ditetapkan sebesar 20 persen, tetapi negara ini selama bertahun-tahun memberikan tarif efektif 5 persen dan periode tanpa pajak yang panjang kepada investor asing besar.
Untuk itu, dengan pemberlakuan pajak tambahan, 122 perusahaan asing di Vietnam diperkirakan akan menghadapi peningkatan signifikan dalam biaya pajak, dengan pemerintah memperkirakan tambahan pendapatan sebesar 14,6 triliun dong (Rp 9,3 triliun) per tahun.
