Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Vietnam Naikkan Tarif Pajak Perusahaan Asing Mulai Tahun Depan

SENIN, 27 NOVEMBER 2023 | 12:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Vietnam dilaporkan akan menaikkan tarif pajak menjadi 15 persen untuk perusahaan multinasional mulai Januari mendatang.

Keputusan tersebut secara resmi akan disetujui oleh Parlemen Vietnam pada Rabu (29/11), yang sejalan dengan perjanjian internasional.

Mengutip Reuters, Senin (27/11), pemerintah Vietnam awalnya berencana untuk menggabungkan persetujuan pajak dengan langkah-langkah kompensasi bagi investor asing besar yang terkena dampak, termasuk raksasa teknologi Korea Selatan, Samsung Electronics Co Ltd, dan pembuat chip asal Amerika Serikat, Intel Corp.


Namun, resolusi terpisah mengenai kompensasi tidak dimasukkan dalam agenda parlemen.

Kebijakan kenaikan tarif pajak baru ini dikabarkan telah menciptakan kontroversi di negara tetangga RI itu, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa hal itu dapat merugikan daya tarik Vietnam bagi perusahaan asing, terutama jika tidak diimbangi dengan subsidi yang memadai.

Meski usul itu sempat dipertimbangkan, namun mereka pada akhirnya menambahkan rencana kenaikan pajak itu ke dalam agenda parlemen.

Masih belum jelas apakah insentif tambahan untuk beberapa investor asing akan diakomodasi dalam undang-undang saat ini atau diadopsi melalui resolusi khusus pada sesi berikutnya.

Sesuai dengan peraturan baru dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), perusahaan yang membayar pajak kurang dari 15 persen di yurisdiksi pajak rendah akan dikenakan retribusi tambahan, baik di yurisdiksi tersebut maupun di negara asal mereka, mulai tahun depan.

Meskipun tarif pajak penghasilan badan di Vietnam telah ditetapkan sebesar 20 persen, tetapi negara ini selama bertahun-tahun memberikan tarif efektif 5 persen dan periode tanpa pajak yang panjang kepada investor asing besar.

Untuk itu, dengan pemberlakuan pajak tambahan, 122 perusahaan asing di Vietnam diperkirakan akan menghadapi peningkatan signifikan dalam biaya pajak, dengan pemerintah memperkirakan tambahan pendapatan sebesar 14,6 triliun dong (Rp 9,3 triliun) per tahun.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya