Berita

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan (tengah), bersama Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (kiri) dan Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi/RMOL

Politik

PKS Tolak Pemindahan IKN, Capres Anies Utamakan Pemerataan Pertumbuhan

MINGGU, 26 NOVEMBER 2023 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, menanggapi sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menggarisbawahi, pembangunan terhadap satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

"Yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan," kata Anies, saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).


Dijelaskan, dia bersama Cawapres Muhaimin Iskandar bertekad menyusun program yang bisa mendorong daerah-daerah di seluruh Indonesia bisa berkembang.

"Inilah visi kami, dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, di seluruh wilayah Indonesia," paparnya.

Seperti diketahui, sejak awal PKS menolak pemindahan ibu kota negara. Penolakan itu berdasarkan aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya