Berita

Jurubicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi/Ist

Politik

Hari Guru Nasional, Jubir TPN: Ganjar-Mahfud Janjikan Gaji Guru Naik hingga Rp30 Juta

SABTU, 25 NOVEMBER 2023 | 23:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen untuk mensejahterakan guru sebagai pilar utama pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Jika terpilih, disampaikan Jurubicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Aris Setiawan Yodi, Ganjar-Mahfud berjanji akan mengangkat guru honorer, guru PPPK, dan guru swasta menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Gaji guru juga akan ditingkatkan hingga Rp30 juta per bulan.

"Dalam dokumen visi-misi Ganjar Mahfud, jelas tertulis bahwa guru dan dosen harus sejahtera, berkualitas, dan kompeten, agar sejajar dengan negara maju. Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan sejahtera melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana," ujar Aris dalam keterangannya dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh hari ini, Sabtu (25/11).


Menurut Aris, komitmen Ganjar-Mahfud mensejahterakan guru tidak lepas dari pengalaman hidup mereka yang terlahir dari keluarga sederhana, namun dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup melalui pendidikan. Bagi Ganjar-Mahfud, lanjut Aris, guru merupakan penjaga masa depan anak-anak muda Indonesia, yang otomatis menjadi penjaga masa depan negeri.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud sadar betul bahwa jika Indonesia ingin setara dengan negara-negara maju, maka SDM-nya harus unggul lebih dahulu. Dengan demikian, dunia pendidikan harus jadi fokus utama. Tentunya, pendidikan tidak akan berjalan maksimal kalau guru dan dosennya belum sejahtera dan digaji layak," papar Aris.

"Jika terpilih, Mas Ganjar dan Pak Mahfud berjanji akan mengangkat semua guru baik yang saat ini statusnya honorer, PPPK, bahkan guru swasta menjadi ASN. Tidak sampai di situ, gaji guru juga akan ditingkatkan. Guru yang baru berkarier akan digaji sekitar Rp10 juta per bulan, dan guru yang sudah beberapa tahun berkarier dan berkompetensi standarnya akan digaji Rp30 juta per bulan," sambungnya.

Aris menilai, rencana itu merupakan langkah konkret kalau ingin menyetarakan kualitas SDM Indonesia dengan negara maju. Jika dibandingkan dengan negara maju, gaji guru di Indonesia sangat jauh tertinggal.

Menurut data goodstats.id dan Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), rata-rata gaji guru di Australia Rp85 juta/bulan, Korea Selatan Rp75 juta/bulan, Selandia Baru Rp67 juta/bulan, dan Jepang Rp61 juta/bulan. Sementara di Indonesia hanya Rp3,3 juta/bulan.

"Alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia, tetapi sangat ironis kalau melihat gaji guru di Indonesia justru menjadi salah satu yang terendah di dunia. Tidak ada negara maju yang tidak maju pendidikannya. Pendidikan tidak akan maju jika gurunya tidak sejahtera, jika gurunya masih mikir cicilan saat mengajar," ungkap Aris.

Aris pun menyampaikan, Ganjar telah berhasil memberikan bukti bahwa dia dapat membantu mensejahterakan guru. Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengeluarkan Pergub Nomor 7/2020 yang mengatur soal upah guru honorer harus setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Ganjar saat itu sangat prihatin ketika mengetahui masih banyak guru yang dibayar dengan tidak layak.

"Janji Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk sejahterakan guru dan dosen ini sejalan dengan misi gratiskan sekolah bagi seluruh rakyat Indonesia dari SD-SMA/SMK (wajib belajar 12 tahun). Karena hanya dengan memastikan pembangunan di bidang pendidikan, maka bonus demografi Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik," demikian Aris Setiawan Yodi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya