Berita

Fregat HMAS Toowoomba Australia/Net

Dunia

Filipina dan Australia Luncurkan Patroli Gabungan di Laut China Selatan

SABTU, 25 NOVEMBER 2023 | 15:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

RMOL. Di tengah ketegangan yang terus meningkat di kawasan Indo Pasifik, Australia dan Filipina memulai patroli militer bersama di Laut China Selatan selama tiga hari.

Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, pada Sabtu (25/22) mengatakan patroli perdana tersebut mewakili implementasi praktis dari kemitraan strategis yang ditandatangani antara kedua negara September lalu.

“Australia dan Filipina berkomitmen kuat untuk mewujudkan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera, di mana kedaulatan serta aturan dan norma yang disepakati dihormati,” katanya dalam konferensi pers bersama Menteri Pertahanan Nasional Filipina, Gilberto C Teodoro Jr.


Menurut Juru bicara Departemen Pertahanan Filipina, Arsenio Andolong, patroli akan dilakukan di Laut Filipina Barat, istilah mereka untuk menyebut perairan di Laut Cina Selatan yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusifnya.

"Dua kapal angkatan laut Filipina dan lima pesawat pengintai akan ikut serta," ungkapnya, seperti dimuat The Guardian.

Sementara itu, kata Andolong, Australia akan mengirimkan fregat HMAS Toowoomba dan pesawat pengintai maritim P8-A.

Melalui unggahan di platform X, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, memuji patroli tersebut sebagai upaya menjaga tatanan internasional berdasarkan aturan.

“Kegiatan Koperasi Maritim perdana ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya yang mungkin terjadi merupakan perwujudan praktis dari pertumbuhan dan pendalaman kemitraan strategis dan pertahanan antara negara-negara kita,” cuit Marcos.

China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari 3 triliun dolar AS. Negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei juga mengutarakan klaim mereka.

Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 menyatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya