Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani/Net

Politik

DPR Desak Polri Usut Dugaan Perbudakan Pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit

JUMAT, 24 NOVEMBER 2023 | 08:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR RI mendesak Polri agar mengusut tuntas dugaan terjadinya perbudakan di perusahaan perkebunan sawit milik PT. BSL di Kalimantan Barat.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani bahkan meminta agar kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Pastikan dilakukan secara transparan, sebab penganiayaan dan penyekapan atas pekerja tersebut adalah tindakan melanggar HAM," katanya kepada wartawan, Jumat (24/11).


Legislator dari Fraksi PKS DPR RI ini meminta agar Polri mengusut dugaan perbudakan pekerja itu sampai ke akarnya.

"Polri harus mengusut apakah ada instruksi dari atasan atau tidak. Pastikan semua yang terlibat harus diproses hukum, jangan hanya yang level operator," tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, Kemnaker harus menjalani perannya dalam melindungi pekerja. Mulai dari menyelesaikan kasus penyekapan, hingga mendampingi para korban mendapatkan hak-hak mereka.

"Negara harus hadir dalam setiap hubungan industrial yang terjadi. Jangan biarkan rakyat terjun bebas bertarung sendiri dalam upaya mencari penghidupan," katanya.

Sebanyak lima pekerja perkebunan kelapa sawit PT BSL di Kecamatan Sekadau Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga disekap dan dianiaya karyawan perusahaan.

Mereka sebelumnya melarikan diri dari perkebunan karena mendapat perlakuan tidak adil, antara lain pemotongan gaji yang tak wajar.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sekadau Iptu Rahmad Kartono mengatakan, tujuh orang karyawan perusahaan telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya