Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Chriswanto/Ist
Biaya politik yang tinggi mengakibatkan politik uang masih terjadi. Politik uang inilah yang menjadi biang keladi demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedur bukan substantif.
Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Chriswanto mengatakan bahwa wakil-wakil rakyat yang terpilih karena kekuatan uang hanya akan menghasilkan peraturan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Tentu demokrasi seperti ini menjadi kurang sehat. Karena kepentingan pemodal yang dikedepankan, bukan kesejahteraan rakyat,” kata Kiai Chriswanto melalui siaran persnya di Jakarta, Jumat (24/11).
Menurut Kiai Chriswanto, politik uang memang selalu hadir dalam Pemilu. Untuk itu, ia mengingatkan para elit politik agar tidak merebut hati rakyat dengan uang, tapi atas dasar kemampuan, kebijaksanaan, integritas, dan program kerja,
“Pemenang adalah mereka yang terbaik bukan karena uang. Mereka yang bukan terbaik, biasanya menggunakan segala cara cara untuk menang seperti adu domba, fitnah, dan membelah persatuan kesatuan bangsa,” kata Kiai Chriswanto.
Ia mengaku tidak ingin cita-cita luhur para pendiri bangsa mengenai persatuan dan kesatuan, hancur karena Pemilu yang lima tahun sekali.
“Persatuan dan kesatuan bangsa ini juga merupakan harapan umat Islam di Indonesia. Untuk itu, kita memiliki kewajiban yang sama menjaga Indonesia, juga mengingatkan para elite politik dan siapapun agar tidak memecah belah bangsa,” kata Kiai Chriswanto.
Di sisi lain, kata Kiai Chriswanto, kualitas demokrasi harus terus diperbaiki bila bangsa Indonesia meyakini sistem tersebut merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun persoalannya adalah bangsa Indonesia dihadapkan pada kualitas demokrasi yang tak beranjak naik.
“Kita dihadapkan pada persoalan prosedur demokrasi tersebut belum menghasilkan demokrasi substantif, dikarenakan keterpilihan belum menunjukkan keterwakilan. Sehingga aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik,” demikian Kiai Chriswanto.
