Berita

Perbatasan Afghanistan dan Pakistan di Torkham/Net

Dunia

Buntut Deportasi Massal, Afghanistan Hentikan Perdagangan di Perbatasan Pakistan

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 18:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perdagangan lintas batas antara Pakistan dan Afghanistan dihentikan pada Selasa (22/11), menyusul tindakan deportasi massal yang dilakukan pemerintah Islamabad.

Sekitar 350 ribu warga Afghanistan telah dideportasi ke negara asalnya, setelah Pakistan mengeluarkan perintah pengusiran terhadap migran tidak berdokumen bulan lalu.

Sejak itu Pakistan tidak mengizinkan warga Afghanistan kembali melintasi perbatasan, kecuali mereka memiliki paspor dan visa yang sah.


Sebagai balasan, Afghanistan menghentikan masuknya semua jenis kendaraan komersial di perbatasan Pakistan.

Pejabat perbatasan Afghanistan Esmatullah Yaqoob mengatakan para pejabat telah diinstruksikan untuk memblokir kendaraan Pakistan yang dayang.

“Sebagai tanggapan, pemerintah Afghanistan juga telah menghentikan masuknya semua jenis kendaraan komersial dari sisi lain," ujarnya.

Pengetatan aturan perdagangan  berdampak pada kontainer tujuan Afghanistan di pelabuhan Karachi karena pihak berwenang menuntut lebih banyak pembayaran pajak dan bea.

Pemerintah Pakistan mengatakan mereka kehilangan pajak sebesar jutaan dolar karena barang-barang dikirim bebas bea dari pelabuhan-pelabuhannya ke Afghanistan, dan kemudian diselundupkan kembali melintasi perbatasan.

Perselisihan tersebut merupakan salah satu dari beberapa masalah pelik yang muncul antara Kabul dan Islamabad sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021.

Pakistan mengklaim deportasi dibutuhkan untuk melindungi kesejahteraan dan keamanan nasional mereka.

Sementara pihak berwenang Afghanistan sedang kewalahan mengatasi masuknya pengungsi yang kembali, termasuk banyak orang yang belum pernah menginjakkan kaki di negara tersebut.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya