Berita

Pasangan bakal calon presiden-wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat mendaftar ke Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, 19 Oktober 2023/RMOL

Politik

Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Kok Pilih Mahfud Cawapres?

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 13:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rapor merah penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diutarakan calon presiden (capres) Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dianggap tak sesuai dengan pilihannya merekrut Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai sikap Ganjar mengkritik Jokowi tetapi merekrut Mahfud yang notabene masih menjabat Menko Polhukam di kabinet saat ini, memunculkan anggapan plinplan di mata publik.

"Ganjar seolah lupa, bahwa Jokowi adalah kader PDIP. Dan Mahfud adalah Menko Polhukam sampai sekarang," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/11).


Efriza memprediksi, lontaran kritik Ganjar berpotensi menimbulkan dampak bagi elektoralnya sebagai capres PDIP, dan berpasangan dengan Mahfud.

"Penilaian buruk pemerintah dalam mengelola hukum berdampak juga kepada Mahfud. Miris, kenapa Mahfud yang dinilai berkinerja buruk malah dipilihnya," tuturnya.

"Sebab, publik menilai Mahfud berkinerja baik. Dia dianggap mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Tapi malah kinerja Mahfud tak dihargai oleh Ganjar sendiri. Ini ironi," tandas Efriza. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya