Berita

Puluhan ribu kepala desa dan perangkatnya berkumpul di Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (19/3) untuk memperingati Hari Desa Nasional/Net

Publika

Lurah dan Penjabat Kepala Daerah, Jangan Pertaruhkan Karir Anda

OLEH: R KHOLIS MAJDI
KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 04:53 WIB

LURAH dan kepala desa dikumpulin. Ada oknum yang sengaja menjualnya. Tawarkan sana sini. Kumpulin, datangkan paslon A. Minta sekian. Harga nggak cocok. Kumpulin lagi, datangkan paslon B. Minta segini. Nggak cocok lagi. Kumpulin lagi, datangkan paslon C. Cari harga yang pas. Cocok, eksekusi.

Beberapa tokoh telepon. Bicarakan oknum ini. Katanya, biasa jualan. Cari duit dengan menjual lurah dan kepala desa. Janjikan dukungan kepada paslon. Pastinya tidak semua lurah dan kepala desa datang. Kenapa masih banyak yang mau datang? Aku mau nanya anda: kalau anda diundang seseorang, lalu uang transport dan isi amplopnya menarik, apa anda nggak mau datang? Bisa juga buat nuruti rasa penasaran. Apa sih yang dimaui capres?

Nggak bahaya tah? Ya bahaya banget. Kalau lurah dan kepala desa itu dukung paslon tertentu. Resmi mereka dukung. Dukungan resmi. Ada deklarasinya, ada tanda tangannya. Ada pakta integritasnya. Terus kalah, bagaimana nasib mereka? Pastinya, paslon yang menang tahu siapa lurah dan kepala desa yang menggunakan kewenangannya untuk dukung paslon yang kalah itu. Ini sangat berisiko. Terutama risiko karir mereka.


Timses lawan pasti mencatat siapa lurah dan kepala desa yang menggunakan jabatannya untuk mendukung paslon tertentu. Dicatat baik-baik namanya. Lurah mana, atau penjabat kepala desa dimana. Mereka di-profiling satu persatu. Identitasnya dicatat.

Bisa jadi lurah dan kepala desa dalam tekanan. Takut dicari kesalahannya. Takut tidak dapat dana bantuan desa. Kalau statusnya seperti ini, perlu cara cerdas menyikapinya. Diajak pertemuan tetap datang. Tapi tidak ikut kampanye. Datang ya datang saja. Kasih transport dan isi amplop, terima saja. Anggap saja rezeki nomplok. Nikmati saja. Tapi hari-hari tetap netral.

Gerakan lurah dan kepala desa diawasi dan dipantau oleh timses yang lain. Bukan Bawaslu. Masyarakat nggak begitu yakin Bawaslu kerja dengan baik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu yang lemah ini, membuat mereka melakukan pengawasan sendiri. Khususnya pengawasan dari timses dan para relawan. Mereka bawa handphone. Potret semua gerakan lurah dan kepala desa. Mereka catat satu persatu. Kalau lurah dan kepala desa dukung paslon tertentu dan kalah, ini jadi berabe. Nasib karir mereka terancam, karena mereka melanggar aturan. Ada sanksi yang mereka akan hadapi setelah pemilu selesai.

Berlaku juga buat penjabat gubernur, bupati dan walikota. Mereka dipilih, konon katanya ada tugas tertentu. Kalau tugas itu melampui kewenangan, seperti ikut memenangkan paslon tertentu, ini bisa jadi gali lubang kubur sendiri. Iya kalau paslon yang didukung menang. Kalau kalah, ya bahaya sekali. Bahaya buat karir mereka, para Pj kepala daerah. Ada 271 Pj kepala daerah. Harus netral. Jangan bunuh diri. Karir anda masih panjang.

Anda netral, ada dua keuntungan. Pertama anda akan aman. Aman sampai selesai pilpres. Kedua, anda nggak repot. Mendingan anda urus rakyat dengan otoritas di tangan anda. Layani sebaik mungkin. Rakyat simpati, anda bisa nyalon kepala daerah di Pilkada 2024.

Lurah, kepala desa dan Pj kepala daerah, jangan terjebak dan menjebakkan diri ke Pilpres 2024. Sangat berbahaya buat kalian. Kalian aman kalau netral.

Penulis adalah pemerhati sosial politik




Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya