Berita

Ilustrasi Polri/Net

Politik

LPIPB Minta Publik Tak Gampang Terhasut Kabar Ketidaknetralan Polri

KAMIS, 23 NOVEMBER 2023 | 04:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lembaga Pengkajian Ilmu Politik Bangsa (LPIPB) mengingatkan semua pihak untuk tidak begitu saja membuat pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat dan menjatuhkan independensi atau marwah dari institusi TNI-Polri.

Penegasan Wakil Ketua Dewan Pakar LPIPB Tedy Syamsuri ini menanggapi usulan salah satu anggota Komisi III DPR untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri

"Publik juga harus bertanggungjawab dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat, terutama di media sosial (medsos), agar tidak menjadi informasi bohong (hoaks), ataupun pencemaran nama baik," kata Tedy dikutip Rabu (22/11).


Tedy menambahkan, kalau ada mendengar informasi pelanggaran atau ketidaknetralan, dipastikan lebih dulu.

"Dicek infonya benar atau tidak. Apakah ada buktinya? Jangan-jangan hanya rumor, masih 'katanya-katanya' saja," ungkap Tedy.

Menurutnya, semua perangkat yang berkaitan dengan Pemilu, baik KPU, Bawaslu, Polri, TNI, maupun pemerintah pusat dan daerah, semuanya sudah memiliki aturan main dan sudah ada fungsi pengawasannya masing-masing.

“Masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran Pemilu, bisa melaporkannya pada berbagai pihak yang menanganinya," kata Tedy.

"Misal, jika pelanggaran kaitannya dengan Polri, maka laporan dapat disampaikan ke Propam. Kemudian untuk anggota KPU dan Bawaslu yang tidak netral bisa melapor ke DKPP, dan sebagainya," sambungnya.

Terpenting, sambung Tedy, masyarakat mengetahui cara yang harus ditempuh untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Lembaga-lembaga terkait, misalnya Polri, KPU, Bawaslu, dan lainnya diharapkan bisa menginformasikan mekanismenya kepada masyarakat.

Tedy menekankan, menjaga netralitas sudah menjadi tugas pokok para perangkat pelaksana Pemilu, antara lain KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan lainnya, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu yang kian dekat waktunya.

"Untuk itu diharapkan juga partisipasi seluruh lapisan masyarakat agar terlibat mengawasi perjalanan Pemilu, sehingga berjalan dengan damai dan bermartabat," pungkas Tedy.


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya