Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika hadir menjadi pembicara pada MNC Forum LXXIII (73rd) di Jakarta Concert Hall, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat/Ist

Politik

Mahfud MD Sebut Indonesia Emas 2045 Sulit Terwujud jika Penegakan Hukum Tak Dijalankan dengan Benar

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 23:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terjadi jika penegakan hukum di Tanah Air tidak dijalankan dengan benar.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika hadir menjadi pembicara pada MNC Forum LXXIII (73rd) di Jakarta Concert Hall, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Pada kesempatan itu, Mahfud menegaskan bahwa suatu negara yang sangat maju pun akan runtuh dengan sendirinya apabila terjadi kesalahan-kesalahan, antara lain melemahnya hukum di negara tersebut.


"Pertama, terjadi pelanggaran hukum secara besar-besaran, berarti ada disorientasi terhadap ideologi," kata Mahfud dikutip Rabu (22/11).

"Yang kedua, misorientasi terhadap hukum, itu akan terjadi public distrust. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya," sambungnya.

Jika pemerintah sudah tidak bisa dipercaya, kata Mahfud, nantinya akan terjadi pembangkangan dari masyarakat kepada pemerintah.

"Kalau mula-mulanya pemerintah seenaknya, terus-terusan orang nggak percaya. Setiap dibilang bohong, lalu orang akan melakukan perlawanan, pembangkangan, nah kalau sudah terjadi, bubar negara itu," kata cawapres nomor urut tiga ini.

Paparan komprehensif cawapres pasangan capres Ganjar Pranowo itu dipuji oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang hadir bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo.

"Jadi apa yang disampaikan tadi sangat bagus dan semua puas," kata Hary.

Ia berharap Mahfud MD yang memiliki segudang pengalaman di bidang hukum bisa terpilih menjadi Wapres pada Pemilu 2024.

"Kita sangat berharap beliau jadi Wapres, karena Indonesia kalau mau bagus, penegakan hukum, penegakan korupsi, harus betul-betul berjalan dengan baik dalam artian sesungguhnya," tegas Hary yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu.






Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya