Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika hadir menjadi pembicara pada MNC Forum LXXIII (73rd) di Jakarta Concert Hall, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat/Ist

Politik

Mahfud MD Sebut Indonesia Emas 2045 Sulit Terwujud jika Penegakan Hukum Tak Dijalankan dengan Benar

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 23:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terjadi jika penegakan hukum di Tanah Air tidak dijalankan dengan benar.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika hadir menjadi pembicara pada MNC Forum LXXIII (73rd) di Jakarta Concert Hall, MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Pada kesempatan itu, Mahfud menegaskan bahwa suatu negara yang sangat maju pun akan runtuh dengan sendirinya apabila terjadi kesalahan-kesalahan, antara lain melemahnya hukum di negara tersebut.


"Pertama, terjadi pelanggaran hukum secara besar-besaran, berarti ada disorientasi terhadap ideologi," kata Mahfud dikutip Rabu (22/11).

"Yang kedua, misorientasi terhadap hukum, itu akan terjadi public distrust. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya," sambungnya.

Jika pemerintah sudah tidak bisa dipercaya, kata Mahfud, nantinya akan terjadi pembangkangan dari masyarakat kepada pemerintah.

"Kalau mula-mulanya pemerintah seenaknya, terus-terusan orang nggak percaya. Setiap dibilang bohong, lalu orang akan melakukan perlawanan, pembangkangan, nah kalau sudah terjadi, bubar negara itu," kata cawapres nomor urut tiga ini.

Paparan komprehensif cawapres pasangan capres Ganjar Pranowo itu dipuji oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang hadir bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo.

"Jadi apa yang disampaikan tadi sangat bagus dan semua puas," kata Hary.

Ia berharap Mahfud MD yang memiliki segudang pengalaman di bidang hukum bisa terpilih menjadi Wapres pada Pemilu 2024.

"Kita sangat berharap beliau jadi Wapres, karena Indonesia kalau mau bagus, penegakan hukum, penegakan korupsi, harus betul-betul berjalan dengan baik dalam artian sesungguhnya," tegas Hary yang juga Ketua Umum Partai Perindo itu.






Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya