Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Beri Rapor Merah ke Jokowi, Ganjar Seperti Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 19:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik calon presiden nomor urut 3 yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, terhadap kinerja penegakkan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi buah bibir publik.

Pasalnya, Ganjar dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Lalu Ganjar juga menjabat Gubernur Jawa Tengah di era pemerintahan Jokowi. Seharusnya, dia berkaca pada kinerjanya saat menjadi kepala daerah.

"Penilaian penegakan hukum era Jokowi bernilai merah, itu malah menandakan Ganjar tak mencoba menilai kinerjanya terlebih dahulu. Ganjar akhirnya bak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," tutur pengamat politik Citra Institute, Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/11).


Dia menilai, rapor merah penegakkan hukum di era pemerintahan Jokowi hanya sekadar membuat sensasi. Dengan tujuan publik mulai meliriknya sebagai salah satu pilihan capres paling tepat di Pemilu 2024.

"Ganjar ingin sekadar menarik simpatik, membangun persepsi paling tahu soal buruknya pemerintahan ini. Pertanyaan publik malah berbalik, kenapa jika buruk, tidak diungkapkan sejak dulu," ujarnya.

Maka dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, komunikasi politik Ganjar dalam membangun persepsi berseberangan dengan Jokowi malah bakal merugikannya.

Sebab, Efriza memandang Mahfud MD yang kini telah resmi menjadi cawapresnya merupakan pembantu Jokowi. Bahkan hingga kini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Ini malah akan mengerutkan dahi publik. Sebab, publik menilai Mahfud berkinerja baik. Dia dianggap mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia, malah kinerja Mahfud tak dihargai oleh Ganjar sendiri, ini ironi," tandas Efriza. 

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya