Berita

Suasana Rapat Panja Komisi VIII Biaya Haji di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/11)/RMOL

Politik

Biaya Bus Jemaah Safari Wukuf Terlalu Besar, Fraksi Gerindra Cecar Kemenag

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 18:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan biaya bus jemaah safari wukuf yang membengkak.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI H.M Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji, bersama Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag), Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/11).

Husni mengatakan total jemaah pada tahun 2023 sebanyak 229 ribu untuk tahun depan akan ditambahkan 8 ribu jemaah, menjadi total 237 ribu jemaah.


Lantas dia mengatakan terkait penyelenggaraan haji tahun 2023 lalu, yang mengandung tema ramah lansia, dengan arti lansia yang sudah lewat 99 tahun tidak boleh berangkat.

Namun, di 2024 ini aturan tersebut tidak diberlakukan dalam artinya semua jemaah lolos haji secara fisik dan akal.

Selanjutnya, Husni mempertanyakan soal bus yang korelasinya dengan umur dan fisik jemaah.

"Di sini, saya melihat, pertama tahun 2023 ada 14  bus, untuk transportasi safari Wukuf, dengan harga 30 ribu SAR Riyal, tapi dilakukan penambahan untuk jenis bus yang sama dari 14 jadi 15 bus," tanya Husni dalam rapat.

Penambahan satu bus itu, kata Husni, dengan harga yang cukup fantastis. Yang semula harga bus 30 ribu Riyal, menjadi 40 ribu Riyal untuk empat hari sebanyak 15 bus.

"Kemudian ada lagi, enam bus, dengan model bus posisi jamaahnya berbaring, enam bus itu harganya 45 ribu Riyal, itu Rp190 juta, untuk penggunaan empat hari," bebernya.

"Pertama, saya rasa, saya lihat kalau jamaahnya naik 8 persen saya pikir dari 14 ke 15 (bus) sudah cukup. Tidak perlu nambah enam bus, yang baring. Apalagi kita berasumsi bahwa jemaah tahun ini jauh lebih sehat daripada 2023," demikian Husni.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya