Berita

Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Paudah/Ist

Nusantara

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Apresiasi Kelancaran Pelatihan P3PD di 33 Provinsi

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 14:10 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas kelancaran penyelenggaraan pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di 33 provinsi.

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes, Paudah, saat menutup kegiatan "Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD", Selasa malam (21/11), di Sentul, Bogor.

"Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih. Keberhasilan pelatihan P3PD tidak terlepas dari kerja keras para pihak yang terlibat, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa serta dukungan para tenaga ahli, yakni regional management consultant (RMC) dan tenaga pendamping profesional di masing-masing provinsi, yang merupakan mitra kerja, sehingga pelatihan P3PD di 33 provinsi berjalan lancar," ungkap Paudah.


Dia juga menjelaskan, hingga saat ini sudah 32 provinsi berhasil menggelar pelatihan. Sementara untuk 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), karena ada kendala sarana akomodasi dan transportasi. Namun untuk NTT ditargetkan minggu pertama Desember dapat menyelesaikan pelatihan.

"Secara keseluruhan semua berjalan lancar, saya ucapkan terima kasih langsung kepada bapak dan ibu semua yang hadir," kata Paudah.

Lebih lanjut dikatakan, untuk menggelar pelatihan secara masif di 33 provinsi tidak mudah. Namun hal itu dapat terwujud karena bantuan semua pihak. Ia menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dan meminta maaf atas kekurangan itu.

"Kita semua tahu, program ini sudah berlangsung dari 2020, namun terkendala Covid 19. Pelatihan baru berjalan secara masif di 2023 ini. Kurun waktu satu tahun ini kita menyelesaikan dua tahun yang tertunda. Kita tahu betul akan ada kekurangan," ungkapnya.

"Karena itu, melalui workshop ini kita akan melakukan perbaikan pengendalian untuk 2024. Ini upaya kita agar pelatihan berjalan lancar," kata Sesditjen Bina Pemdes.

Paudah juga meminta dukungan untuk pelatihan P3PD tahap II di 2024. Menurutnya pada pelatihan P3PD di 2024 akan menerapkan Learning Management System (LMS).

"Tak kalah penting, ke depan kita akan melakukan pelatihan, tidak hanya pelatihan tatap muka tetapi juga sudah menerapkan LMS. Ini butuh perhatian semua terutama RMC yang akan mendampingi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengawal peserta pelatihan melalui LMS," tutur Paudah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya