Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, John Kenedy Azis/RMOL

Politik

Fraksi Golkar Endus Keanehan pada Biaya Haji Usulan Kemenag

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 12:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya haji 1445 H/2024 M yang diusulkan Kementerian Agama terdapat sejumlah keanehan, salah satunya biaya penerbangan yang sama sekali belum diajukan pemerintah namun sudah dianggarkan.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyoal kenaikan biaya haji tahun depan sebesar Rp105 juta.

"Ternyata, biaya penerbangan pada waktu usulan pertama itu, pihak Garuda Indonesia, pihak penerbang enggak tahu. Jadi angka yang diajukan pemerintah itu bukan merupakan angka usulan dari Garuda Indonesia atau Saudi Airlines," kata John kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11).


John menuturkan bahwa dalam rapat panitia kerja (Panja) biaya haji oleh Komisi VIII, terungkap bahwa Garuda Indonesia dan Saudi Airlines belum mengajukan proposal harga ke pemerintah.

"Kita tahu, pada waktu audiensi sama Garuda kita sebut angka sekian dia terbengong-bengong, Pak Irfan selaku Dirut Garuda terbengong-bengong ‘kami belum mengajukan angka pak pada pemerintah’ begitu juga Saudi Airlines," ujarnya.

"Sehingga waktu itu kita minta, kita sampaikan bagaimana dengan sikap Garuda sedangkan stakeholder lain tidak ada kenaikan," tegas dia.

Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan Saudi Airlines dan Garuda Indonesia menyampaikan pada prinsipnya tidak ada kenaikan dari maskapai.

"Kecuali ada implikasi kenaikan US Dollar terhadap Rupiah. Tapi perkiraan kita tidak lebih dari 4,7 persen, pada waktu itu Dirut Garuda menyampaikan demikian," jelasnya.

Akhirnya, kata John, dari Rp.36 juta sekian Garuda Indonesia mengklaim harga akhirnya turun.

"Akhirnya tadi malam Garuda mau turun dari Rp36 juta jadi Rp33.700.000, naik Rp1 juta dibandingkan tahun lalu. Kita minta Rp33 juta genap," tandas John.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya