Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Redakan Inflasi, Presiden Argentina akan Ganti Peso Jadi Dolar AS

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 12:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Argentina akan segera mengganti mata uang peso menjadi dolar Amerika Serikat (AS), untuk meredakan inflasi di negara tersebut yang menyentuh level 140 persen.

Keputusan itu diambil Presiden Argentina terpilih, Javier Milei, yang menjadi bagian dari janji kampanye sebelum pemilihannya untuk mengatasi masalah hiperinflasi negaranya.

"Hari ini kita mengakhiri model destruktif negara yang selalu ada, hal ini hanya menguntungkan segelintir orang sementara sebagian besar Argentina menderita," kata Milei dalam pidato kemenangannya, Minggu (19/11)


Dolarisasi akan membuat Argentina melepaskan peso dan menggunakan dolar AS sebagai mata uangnya.

Dengan begitu, Argentina dapat secara efektif merebut kendali kebijakan moneter dari bank sentral negara tersebut dan menyerahkannya kepada bank sentral AS (The Fed).

Langkah ini juga akan menghilangkan kemampuan bank sentral Argentina untuk mencetak uang. Upaya tersebut biasanya merupakan taktik yang sering digunakan untuk membantu pemerintah menghindari gagal bayar utangnya.

Namun hal ini, pada gilirannya, akan memicu kenaikan harga yang merajalela.

Meski keputusan tersebut dinilai bagus untuk meredakan inflasi, namun para ekonom Argentina ragu akan kemampuan Milei untuk mendapatkan dukungan politik dan masyarakat dalam mewujudkan agendanya.

Milei sendiri baru akan resmi menjabat sebagai presiden Argentina mulai 10 Desember 2023 mendatang.

Kepala Ekonom Pasar Negara Berkembang Capital Economics William Jackson menyebut Milei tidak akan mudah mendapatkan dukungan untuk menjalankan visi dolarisasi Argentina.

"Kami menduga bahwa beberapa usulannya yang lebih radikal (dolarisasi) mungkin tidak terwujud, mengingat terbatasnya dukungan baik di kongres maupun di kalangan masyarakat," katanya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya