Keterpilihan Ganjar-Mahfud Stagnan Gegara Sikap ‘Plin Plan’ PDIP

Stagnannya tingkat keterpilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, disinyalir karena sikap PDI Perjuangan tidak tegas kepada Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, elektabilitas Ganjar-Mahfud yang tak kunjung melampaui pasangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, karena PDIP tak tegas memberikan sanksi kepada Jokowi dan putra sulungnya itu.

"Lihat saja kasus Pemecatan Gibran dan Bobby tak jelas. Soal status menteri PDIP juga apakah benar-benar loyal kepada Jokowi atau terpaksa bertahan," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/11).

Belum lagi, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu juga menilai sikap elite-elite PDIP terhadap Jokowi dan Gibran terkesan plin plan, karena antara satu kader dengan yang lainnya punya pandangan yang berbeda.

"Di satu sisi, elite teratas PDIP memilih berkomentar menjadi negarawan, sejuk, berusaha memaafkan perilaku Jokowi dan Gibran meski tak melupakan, seperti Puan Maharani," urai Efriza.

"Tapi di sisi yang lain, elite papan tengahnya, malah bersikap menyerang figur Jokowi dan Gibran, namun secara bersamaan kemudian berusaha diralatnya," sambungnya.

Namun, Efriza menganggap keterpilihan Ganjar-Mahfud yang tidak membaik, malah berpotensi disusul pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang terbilang naik karena sudah di atas 20 persenan.

Dia meyakini, hal tersebut ditopang sikap Ganjar dan Mahfud yang terus mengkritik Jokowi dan juga Gibran, yang dia duga telah memanfaatkan instrumen kekuasaan sebagai upaya pencalonan hingga pemenangan Pilpres 2024.

"Perilaku yang tak disukai publik berikutnya adalah sikap Ganjar. Yang hanya asyik menyerang Jokowi dan Gibran, sedangkan ia lupa menawarkan gagasan, program kerjanya," tuturnya.

"Ganjar malah asyik sebagai analisis dalam peristiwa politik ketatanegaraan, bukan sebagai capres," pungkas Efriza.