Berita

Aksi PP GMKI di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11)/Ist

Politik

Kawal Pemilu Jujur, PP GMKI Minta ASN dan TNI-Polri Netral

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 01:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk berkomitmen menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Sekretaris Umum PP GMKI, Artinus Hulu saat menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

"Ini harus dilakukan bagi seluruh ASN, TNI dan Polri untuk menjaga pesta demokrasi nanti. Semua jajaran agar baik dari TNI, Polri, maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas. Itu merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pemilu adil dan bermartabat,” kata Hulu.


Lebih lanjut, Hulu mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi agenda lima tahunan di republik ini yang ekosistemnya sudah terbangun dengan konsep akuntabel, jujur, adil.

"Yang kita hadapi kedepan soal pemilu ini, bukan yang pertama kali. Jadi, sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, dengan pemilu yang akuntabel, jujur dan adil. Tidak mungkin kita bisa bermimpi besar menyongsong Indonesia Emas 2045 jika 2024 tidak menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini kedepan," tegasnya.

Dia menjelaskan, Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, semuanya sudah ada dalam aturan untuk harus bersikap netral. Hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Baik ASN, TNI/Polri harus profesional, tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (Paslon),” tegasnya.
Walaupun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas Pemilu 2024 akan terus ditingkatkan.

“Dalam hal ini, peran TNI/Polri dan ASN diharapkan akan memastikan proses Pemilu 2024 berjalan secara transparan dan demokratis,” imbuhnya.

Masih kata Hulu, dengan bersikap netralitas dalam Pemilu 2024. Maka, kata Hulu akan terwujudnya Pemilu yang bermartabat, adil dan jujur.

"Nilai catur Prasetya yakni meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum dan memelihara perasaan tentram dan damai," jelasnya.

"Sehingga segala dugaan dan tuduhan ketidak netralitas yang ditujukan kepada Polri adalah tidak benar, jika Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan jiwa profesionalisme," tandasnya.

Sementara itu, Pjs Ketua Umum GMKI, Epafras Tudiano menyampaikan, bahwa aksi ini adalah sebagai kilas balik bangkitnya semangat mahasiswa, pemuda dan aktivis pergerakan.

Sambungnya, pergerakan pemuda sudah lama mati suri dan redup karena terlena dengan politik pragmatis serta menjilat kekuasaan.

"Aksi jalanan ini akan continue dilakukan oleh GMKI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan serta mengawal proses demokrasi damai di Indonesia 2024 dan untuk menyerukan netralitas instrumen negara, khususnya institusi Polri agar tetap profesional menjalankan tugasnya sesuai UU," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya