Berita

Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan, Syahrul Yasin Limpo/RMOL

Hukum

Siaga 98 Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Impor Produk Hortikultura di Kementan Era Syahrul Yasin Limpo

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 17:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) terkait impor produk hortikultura di era Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat Menteri Pertanian.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin mengatakan, pihaknya meminta KPK mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di Kementan era Mentan SYL.

"Tidak hanya terbatas pada apa yang sudah disidik saat ini, tetapi juga pada hal lainnya. Termasuk soal impor produk hortikultura, khususnya 2019-2023," kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/11).


Karena, menurut Hasanuddin, Kementan merupakan pihak rekomendator produk impor tersebut. Melalui Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), berbagai produk tersebut bisa masuk ke Indonesia.

Untuk itu, jika dalam rekomendasinya ditemukan praktik korupsi, maka akan berdampak pada petani dan harga produk hortikultura.

"Pihak KPK telah melakukan penggeledahan di Kementan beberapa bulan lalu, kami berharap jika ada ditemukan alat bukti terkait hal tersebut (RIPH) agar segera ditindaklanjuti juga. Sehingga, penyidikan dugaan korupsi Kementan di KPK komprehensif dan tidak sepotong-sepotong," pungkas Hasanuddin.

Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura, Kementan, Jumat lalu (27/10).

Penggeledahan tersebut, masih terkait dengan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementan yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL) dkk.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya