Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tether Bekukan Uang Kripto Senilai Rp 3,46 Triliun Terkait Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 09:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahaan kripto Tether mengaku sudah membekukan mata uang kripto senilai 225 juta dolar AS (setara 3,46 triliun rupiah) yang dikatakan terkait dengan kelompok perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Tether dalam sebuah posting blog pada Senin (20/11) waktu setempat, mengatakan pembekuan tersebut dilakukan atas permintaan pihak berwenang Amerika Serikat (AS).

"Dinas Rahasia AS meminta Tether untuk membekukan token tersebut selama upaya investigasi berbulan-bulan oleh Tether dan bursa kripto OKX," kata manajemen Tether, seperti dikutip dari Reuters.


Manajemen menegaskan, Tether dan OKX berkolaborasi dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam penyelidikan tersebut, tanpa memerinci lebih lanjut.

Token kripto tersebut terkait dengan sindikat perdagangan manusia internasional di Asia Tenggara yang bertanggung jawab atas skema penipuan asmara bermodus "pig butchering" atau potong babi.

Istilah "potong babi" biasanya mengacu pada kejadian ketika penipu membangun kepercayaan korbannya melalui media sosial, aplikasi perpesanan, dan kencan, lalu menekan mereka untuk berinvestasi dalam kripto palsu atau skema perdagangan online.

Tether tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang grup tersebut atau bagaimana mereka menggunakan cryptocurrency. Mereka hanya mengatakan ini adalah pembekuan token terbesar yang pernah ada.

Terkait perdagangan manusia, PBB dalam sebuah laporan pada bulan Agustus menyebutkan bahwa ada ratusan ribu orang diperdagangkan oleh geng kriminal dan dipaksa bekerja di pusat penipuan dan operasi online ilegal lainnya di Asia Tenggara.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya