Berita

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil/Ist

Politik

Pernyataan Mahfud Soal Pakta Integritas Keblinger, Bawaslu Diminta Ambil Sikap

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 19:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta untuk segera menindaklanjuti temuan pakta integritas Penjabat (PJ) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso soal dukungan kepada Ganjar Pranowo.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, temuan itu harus segera ditindaklanjuti. Mengingat, Panglima TNI sudah memutasi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban.

Dalam pakta integritas yang beredar di masyarakat, selain ada tanda tangan PJ Bupati Sorong, juga ada tanda tangan Kabinda Papua Barat tersebut.


"Saya melihat langkah Panglima TNI ini dalam rangka menurunkan tensi publik, yang seolah menilai BIN ikut cawe-cawe di pilpres dengan adanya pakta integritas yang tersebar. Terlepas dari benar atau tidaknya pakta integritas tersebut, saya melihat hal tersebut sebagai bagian dari 'lawakan politik'," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/11).

Sebab kata Kang Tamil, tidak mungkin Pj Kepala Daerah patuh kepada Kabinda. Menurut Kang Tamil, nggak ada sangkut paut dan urusannya.

Selain itu, dari sisi hukum menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu dianggap keblinger dengan menyatakan pakta integritas tersebut tidak menyalahi hukum.

"Mahfud ini lupa bahwa Pj Kepala Daerah itu adalah PNS yang wajib netral, artinya jika memihak, itu melawan hukum. Ini berbeda halnya dengan kepala daerah yang secara terang-terangan deklarasi mendukung pasangan capres seperti 2019 yang lalu, Kepala daerah itu bukan ASN/PNS mereka adalah aktor politik, jadi sah saja," jelasnya.

Untuk itu, dia mendorong agar Bawaslu menindaklanjuti temuan pakta integritas tersebut.

"Bawaslu ini juga jangan hanya menunggu laporan baru bekerja. Wong, ini sudah jelas ada temuan awal. Maka temuan ini perlu ditelusuri, diselidiki kebenarannya, kan ada Gakkumdu, ini tupoksi mereka," pungkas Kang Tamil.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya