Berita

Buruh di Aceh saat melakukan aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh/RMOLAceh

Politik

DPRA Enggan Tampung Keluhan Buruh, FSPMI Aceh Ajak Warga Pilih Wakil Rakyat yang Benar

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 17:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sikap pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang terkesan tidak mau menerima keluhan para buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2024 disesalkan banyak pihak. Sikap DPRA itu dinilai sangat tidak baik.

"Kami ingin menyuarakan aspirasi rakyat, ini rumah rakyat,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aceh, Habibi Inseun, kepada wartawan di gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Senin (20/11).

Untuk itu, Habibi meminta agar masyarakat Aceh tidak memberikan kesempatan kembali kepada anggota legislatif tersebut pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Dia juga meminta masyarakat memilih wakil rakyat yang benar. Jangan hanya menikmati empuknya kursi dewan.

“Kalian lihat wakil rakyat yang telah kalian pilih, mereka tidak mau mendengar apa yang kalian sampaikan,” ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Senin (20/11).

Habibi menyebutkan, saat ini masih ada pekerja di Aceh yang mendapatkan upah di bawah UMP. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab negara dengan memberikan contoh pada perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Habibi, kalau pemerintah sendiri tidak memberikan contoh, maka banyak perusahaan juga membayarkan upah pada pekerjanya di bawah UMP.

"Tentu ini akan memberikan dampak buruk terhadap daya beli masyarakat,  termasuk efek kemiskinan dan pengangguran," jelasnya.

Dalam aksi aliansi buruh Aceh di gedung DPR Aceh tidak terlihat ada satupun anggota dewan yang menjumpai mereka. Karena kecewa, massa akhirnya melakukan aksi lanjutan kantor Gubernur Aceh.

Di kantor Gubernur Aceh, pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husen, beserta jajarannya. Aksi di Kantor Gubernur mendapatkan pengamanan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya