Buruh di Aceh saat melakukan aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh/RMOLAceh
Sikap pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang terkesan tidak mau menerima keluhan para buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2024 disesalkan banyak pihak. Sikap DPRA itu dinilai sangat tidak baik.
"Kami ingin menyuarakan aspirasi rakyat, ini rumah rakyat,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aceh, Habibi Inseun, kepada wartawan di gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Senin (20/11).
Untuk itu, Habibi meminta agar masyarakat Aceh tidak memberikan kesempatan kembali kepada anggota legislatif tersebut pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Dia juga meminta masyarakat memilih wakil rakyat yang benar. Jangan hanya menikmati empuknya kursi dewan.
“Kalian lihat wakil rakyat yang telah kalian pilih, mereka tidak mau mendengar apa yang kalian sampaikan,” ujarnya, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh, Senin (20/11).
Habibi menyebutkan, saat ini masih ada pekerja di Aceh yang mendapatkan upah di bawah UMP. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab negara dengan memberikan contoh pada perusahaan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Habibi, kalau pemerintah sendiri tidak memberikan contoh, maka banyak perusahaan juga membayarkan upah pada pekerjanya di bawah UMP.
"Tentu ini akan memberikan dampak buruk terhadap daya beli masyarakat, termasuk efek kemiskinan dan pengangguran," jelasnya.
Dalam aksi aliansi buruh Aceh di gedung DPR Aceh tidak terlihat ada satupun anggota dewan yang menjumpai mereka. Karena kecewa, massa akhirnya melakukan aksi lanjutan kantor Gubernur Aceh.
Di kantor Gubernur Aceh, pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husen, beserta jajarannya. Aksi di Kantor Gubernur mendapatkan pengamanan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
